Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mendukung rencana memindahkan ibu kota Indonesia. Alasannya, DKI Jakarta saat ini sudah terlalu ramai dan padat.
"Saya mendukung itu karena memang kondisi Jakarta sebagai kota pemerintahan sekaligus sebagai pusat bisnis itu sudah sangat crowded," kata Amali kepada wartawan, Selasa (30/4/2019).
Amali mengatakan Indonesia harus bisa mencontoh sejumlah negara yang memisahkan ibu kota dan pusat bisnis. Beberapa di antaranya, dia menyebut Malaysia dan Brasil.
"Saya kira ini harus ada keberanian memulai. Memang belum tentu akan selesai pada periode ini. Tapi misalnya beliau diputuskan KPU menjadi pemenang dan akhirnya dilantik untuk periode kedua kalinya, beliau harus berani memulai itu," ujar politikus Golkar itu.
"Apakah sampai selesai periode keduanya bisa terlaksana, itu kita lihat perkembangannya," imbuh Amali.
Pernyataan senada dilontarkan anggota Komisi II DPR F-PPP, Achmad Baidowi (Awiek). Ia menilai saat ini beban Jakarta terlalu berat sebagai kota pemerintahan dan pusat niaga.
Namun, menurut Awiek, keputusan pemindahan ibu kota ini dibarengi dengan kajian mendalam. Ia tak ingin kesemrawutan yang sama terjadi di ibu kota RI yang baru. Awiek mencontohkan soal kemacetan dan banjir.
"Keputusan memindah ibu kota pemerintahan harus dibarengi dengan kajian mendalam, termasuk menyiapkan RT/RW (rencana tata ruang wilayah) dan RDTR (rencana detail tata ruang) agar tidak mengulang kesalahan Jakarta," sebut Awiek.
"Mulai dari sistem tata letak perkantoran, infrastruktur, sistem transportasi, serta aspek keamanan. Jangan pula di ibu kota yang baru justru macet, banjir, kriminalitas menjadi masalah baru," imbuh dia.
Pada Senin (29/4), Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk rapat terbatas membahas rencana pemindahan ibu kota negara. Ada 3 alternatif yang awalnya dipaparkan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.
Pertama, harus mengubah peruntukan di wilayah sekitar Istana Kepresidenan Jakarta dan Monas. Alternatif kedua adalah memindahkan pusat pemerintahan di wilayah yang dekat dengan Jakarta. Sementara alternatif ketiga adalah memindahkan ibu kota di luar Pulau Jawa.
Jokowi pun mengatakan lebih tertarik alternatif yang memindahkan ibu kota di luar Pulau Jawa. "Kalau masih berpikir tiga alternatif tadi, kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak," kata Jokowi.
Soal Pemindahan Ibu Kota, Pengamat Bicara Smart-Liveable City
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merencanakan pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Pengamat Tata Kota, Yayat Supriyatna, menjelaskan kriteria ibu kota baru Indonesia, dari masalah infrastruktur hingga kebencanaan. Seperti apa?
Menurut Yayat, ketersediaan lahan untuk ibu kota baru menjadi salah satu faktor penting agar tidak perlu ada masalah pembebasan lahan seperti yang terjadi di Pulau Jawa. Selain itu, lokasi ibu kota disebut Yayat harus bebas dari bencana.
"Apakah lokasi yang ditetapkan itu nanti betul-betul bebas dari bencana asap, bebas dari bencana banjir, misalnya apakah ada sungai yang meluap. Kalau gempa okelah, tidak ada. Kemudian lokasi tersebut minimal sudah didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang bagus," ujar Yayat saat dihubungi, Senin (29/4/2019) malam.
"Penting untuk transportasi. Seperti misalnya di ibu kota provinsinya sudah ada bandara misalnya skala internasional, ada pelabuhan laut yang bisa mendukung kemudahan untuk logistik dan sebagainya, tersedia jaringan jalan yang bisa mengakses lokasi itu dari berbagai lokasi daerah," imbuhnya.
Yayat menyebutkan ibu kota baru haruslah mencerminkan wajah Indonesia di masa depan. Menurutnya, lokasi ibu kota harus bisa menjadi smart city dan layak huni.
"Lokasi itu harus menjadi sebuah wajah baru Indonesia. Yang maju, modern, smart city, livable, environment-nya juga bagus. Jadi betul-betul kota masa depan tapi tidak mengabaikan aspek kota yang nyaman dan liveable, dan layak untuk dihuni. Jangan model sekarang, di mana-mana kumuh-kumuh," tuturnya.
Berdasarkan kriteria tersebut, Yayat mengatakan kota yang cukup representatif untuk menjadi Ibu Kota Indonesia yang baru adalah Balikpapan, Kalimantan Timur. Menurutnya, penataan Kota Balikpapan sudah cukup memadai.
"Yang sekarang cukup representatif di Kalimantan itu kan kalau di Balikpapan itu ada ekonominya berupa tambang dan sebagainya. Tapi Kota Balikpapan itu pertama dari sisi penataan transportnya misalnya, kemudian dari sisi ruang terbukanya, kemudian dari sisi pelabuhannya, bandaranya, itu cukup memadai dia. Kedua, kota itu lebih tertata apik gitu," jelas Yayat.
