Banjir Jakarta Jadi Pertimbangan Pemindahan Ibu Kota

Wacana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta kembali diangkat. Lewat rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), orang nomor satu di RI ini menyebut banjir di Jakarta sebagai salah satu pertimbangan memindahkan ibu kota.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berbicara tentang ancaman banjir di Jakarta terkait wacana pemindahan ibu kota. Terlebih Jakarta baru saja mengalami banjir di sejumlah titik.

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas rencana pemindahan ibu kota, Senin (29/4).Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas rencana pemindahan ibu kota, Senin (29/4). (Rengga Sancaya/detikcom)

"Degradasi sosial di sini sudah kelihatan semakin tajam dan kalau dilihat banjir besar di setiap musim hujan jadi ancaman di Jakarta, tidak hanya sekarang, tapi sebelumnya juga jadi ancaman," ujar Jokowi di kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019).

Secara keseluruhan, Jokowi menginginkan ibu kota negara dipindahkan ke luar Pulau Jawa. Menurut dia, banyak aspek yang mendasari keputusan tersebut, seperti banjir, kemacetan, dan perekonomian Indonesia.

"Ini kita bicara bukan hanya Jakarta, tapi berbicara mengenai Pulau Jawa. Data yang saya terima, penduduk di Jawa sudah 57 persen dari total penduduk kita. Di Sumatera 21 persen, di Kalimantan 6 persen. Nah ini masih 6 persen, baru 6 persen. Sulawesi 7 persen. Papua-Maluku 3 persen. Pertanyaannya, apakah di Jawa mau ditambah?" kata Jokowi.

Tak hanya itu, di musim kemarau juga ketersediaan air bersih kurang memadai. Menurut Jokowi, pencemaran lingkungan di Pulau Jawa juga dinilai tinggi.

"Di musim kemarau, itu air bersih hanya 2 persen dari kebutuhan yang ada. Ada pencemaran yang berat juga dan ini di Pulau Jawa, sungai-sungai di Pulau Jawa merupakan 10 sungai yang paling tercemar di dunia," tuturnya.

 http://indomovie28.com/healing-mate/

Lantas, ke mana salah satu lokasi yang dipertimbangkan jadi ibu kota negara yang baru? "Pak Wapres (Jusuf Kalla) silakan, tadi bisik-bisik mengusulkan Mamuju," ujar Jokowi.

Respons Anies Baswedan

Terkait rencana pemindahan ibu kota, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan pembangunan besar-besaran di Jakarta tetap berjalan. Anies menepis anggapan bahwa wacana pemindahan ibu kota berkaitkan dengan pembangunan di Jakarta.

Jokowi saat mengecek proyek Waduk Ciawi bareng Anies. Waduk ini direncanakan menangkal kebanjiran di Jakarta.Jokowi saat mengecek proyek Waduk Ciawi bareng Anies. Waduk ini direncanakan menangkal kebanjiran di Jakarta. (Andhika Prasetia/detikcom)

"Jadi tadi dalam pertemuan ini Presiden menegaskan pembicaraan mengenai ibu kota tidak ada hubungannya dengan rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta. Rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta tetap jalan terus," ujar Anies seusai rapat terbatas dengan Jokowi.

Dalam rapat terbatas, Anies menyebut nantinya Jakarta tetap menjadi pusat perdagangan dan investasi. Anies juga memastikan sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di Jakarta, seperti transportasi, pengelolaan limbah, dan ketersediaan air bersih.

"Tadi saya sampaikan juga dalam rapat bahwa pemerintahan di Jakarta atau luar Jakarta, masalah-masalah yang ada di Jakarta tetap harus diselesaikan karena PR (pekerjaan rumah)-nya, masalah daya dukung lingkungan hidup, ketersediaan air bersih, soal pengelolaan udara, pengelolaan limbah, transportasi masih jadi PR yang harus diselesaikan," kata Anies.

Soal faktor banjir seperti yang disinggung Jokowi, Anies menegaskan semua persoalan di Jakarta tetap harus diselesaikan. Demikian juga dengan persoalan penurunan permukaan tanah.

"Tetap harus diselesaikan, begitu juga dengan penurunan tanah. Penurunan tanah itu tetap harus diselesaikan," kata Anies dalam kesempatan terpisah di Pasar Kenari, Salemba, Jakarta Pusat.

Anies menuturkan kesimpulan rapat terbatas dengan Jokowi adalah meminta Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengkaji pemindahan ibu kota. Dia menuturkan pembangunan Jakarta memprioritaskan percepatan dalam 10 tahun.

"Jadi kesimpulan Pak Presiden begini, kaji lebih jauh soal ibu kota. Ditugaskan dengan Kementerian Bappenas dan ibu kota. Kemudian yang kedua komitmen untuk pembangunan di Jakarta selama sepuluh tahun ke depan yang diputuskan," jelas Anies.

: http://indomovie28.com/assault-on-wall-street/

Soal Pemindahan Ibu Kota, Pengamat Bicara Smart-Liveable City

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merencanakan pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Pengamat Tata Kota, Yayat Supriyatna, menjelaskan kriteria ibu kota baru Indonesia, dari masalah infrastruktur hingga kebencanaan. Seperti apa?

Menurut Yayat, ketersediaan lahan untuk ibu kota baru menjadi salah satu faktor penting agar tidak perlu ada masalah pembebasan lahan seperti yang terjadi di Pulau Jawa. Selain itu, lokasi ibu kota disebut Yayat harus bebas dari bencana.

"Apakah lokasi yang ditetapkan itu nanti betul-betul bebas dari bencana asap, bebas dari bencana banjir, misalnya apakah ada sungai yang meluap. Kalau gempa okelah, tidak ada. Kemudian lokasi tersebut minimal sudah didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang bagus," ujar Yayat saat dihubungi, Senin (29/4/2019) malam.

"Penting untuk transportasi. Seperti misalnya di ibu kota provinsinya sudah ada bandara misalnya skala internasional, ada pelabuhan laut yang bisa mendukung kemudahan untuk logistik dan sebagainya, tersedia jaringan jalan yang bisa mengakses lokasi itu dari berbagai lokasi daerah," imbuhnya.

Yayat menyebutkan ibu kota baru haruslah mencerminkan wajah Indonesia di masa depan. Menurutnya, lokasi ibu kota harus bisa menjadi smart city dan layak huni.

"Lokasi itu harus menjadi sebuah wajah baru Indonesia. Yang maju, modern, smart city, livable, environment-nya juga bagus. Jadi betul-betul kota masa depan tapi tidak mengabaikan aspek kota yang nyaman dan liveable, dan layak untuk dihuni. Jangan model sekarang, di mana-mana kumuh-kumuh," tuturnya.

 http://indomovie28.com/killer-toon/

Berdasarkan kriteria tersebut, Yayat mengatakan kota yang cukup representatif untuk menjadi Ibu Kota Indonesia yang baru adalah Balikpapan, Kalimantan Timur. Menurutnya, penataan Kota Balikpapan sudah cukup memadai.

"Yang sekarang cukup representatif di Kalimantan itu kan kalau di Balikpapan itu ada ekonominya berupa tambang dan sebagainya. Tapi Kota Balikpapan itu pertama dari sisi penataan transportnya misalnya, kemudian dari sisi ruang terbukanya, kemudian dari sisi pelabuhannya, bandaranya, itu cukup memadai dia. Kedua, kota itu lebih tertata apik gitu," jelas Yayat.

"Jadi menurut saya sih pertimbangan kalau sementara kota yang sudah berkembang dan representatif cukup tertata saat ini di Kalimantan Timur itu ya model Balikpapan. Tapi kan harus lebih dari Balikpapan. Jadi, kota itu tidak harus dengan menjulang itu, kota itu kaya ibu kota di Australia, Canberra gitu kan, atau Putrajaya. Orang sepi memang di situ hanya untuk bekerja. Lebih bagus lagi, lebih fokus lagi," lanjut dia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebelumnya mengusulkan Mamuju, Sulawesi Barat sebagai lokasi ibu kota baru. Yayat mempertimbangkan faktor keamanan kota itu dari bencana gempa bumi.

"Tapi pertanyaanya, apakah wilayah Mamuju itu dari aspek kegempaan, dia aman tidak? Karena dekat dengan Sulawesi Tengah itu kan, dekat Palu, apakah Mamuju punya potensi dari aspek kegempaan itu aman atau tidak. Dan kedua, kalaupun Mamuju itu kan harus ada kajian pertimbangannya," ucapnya.

Yayat menjelaskan upaya pemindahan ibu kota membutuhkan waktu yang lama dan bertahap. Jika ibu kota akan dipindahkan, ia mengusulkan agar lebih memfokuskan memindahkan kementerian yang bersifat koordinatif serta lembaga-lembaga negara yang tidak terkait dengan kementerian teknis.

"Kemudian lembaga-lembaga negara non kementerian, seperti misalnya penanggulangan bencana (BNPB), BMKG, kemudian Badan SAR Nasional, atau apalah yang sifatnya tidak bersifat kepada kementerian-kementerian teknis. Jadi lebih mudah digerakkan secara bertahapnya pembangunan tersebut," papar Yayat.

Sebelumnya, Presiden Jokowi ingin agar ibu kota negara dipindahkan di luar pulau Jawa. Sebelum memutuskan, Jokowi berbicara tentang kondisi di Pulau Jawa yang dinilai kurang tepat untuk dijadikan ibu kota negara, salah satunya di Jakarta.

Jokowi mengatakan jumlah penduduk di Pulau Jawa lebih dari separuh total jumlah penduduk di Indonesia, yakni 57 persen. Bukan hanya itu, Jokowi membahas soal kemacetan di kota-kota besar di Indonesia.

http://indomovie28.com/hatchet-iii/