Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) akan berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk mengembangkan sektor pariwisata daerah. Mulai pariwisata lintas batas negara atau crossborder tourism, homestay, sampai desa wisata.
Ketua Umum APKASI Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya mendukung program-program Kemenpar. Sehingga, ke depan kebijakan pariwisata nasional bisa semakin punya instrumen pelaksanaan yang efektif dan saling dukung di daerah. Yang mana, APKASI sendiri beranggotakan lebih dari 400 kabupaten.
"Pengembangan kolaborasi pariwisata ini adalah bagian dari strategi mendorong pemajuan seni-budaya daerah. Sebab, semakin kuat konten kearifan lokalnya, semakin kuat pula daya tariknya bagi pengunjung," ujarnya, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (6/7/2019).
Anas yang juga Bupati Banyuwangi ini memaparkan, sejumlah hal yang dikolaborasikan antara lain crossborder tourism, desa wisata, dan homestay.
"Untuk crossborder tourism, saya sudah sampaikan ke Pak Menteri. Pilot project kerjasama ini akan dibuat di beberapa kabupaten. Salah satunya Kabupaten Belu, NTT. Wisata lintas batas negara ini bisa ikut mendongkrak perekonomian kabupaten setempat. Apalagi, wilayah perbatasannya telah dibangun oleh pemerintah pusat dengan ikon-ikon yang menarik," jelasnya.
Menurut Anas, strategi crossborder tourism yang diinisiasi Kemenpar harus disambut oleh APKASI. Ini akan sangat mendukung pengembangan kabupaten-kabupaten yang menjadi perbatasan negara. Pasarnya datang dari negara-negara tetangga. Seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Papua Nugini, dan Timor Leste.
"Sudah banyak kisah sukses crossborder tourism. Perancis misalnya. Sekitar 50% wismannya diperoleh dari negara yang berbatasan dengannya. Di Belgia, sekitar 51% wismannya didapat dari border touris. Di Thailand, sekitar 45% wismannya berasal dari border touris. Di Malaysia, angkanya bahkan lebih tinggi. Sekitar 60% wismannya berasal dari negara tetangga," ungkapnya.
Karenanya, ini kesempatan bagi kabupaten terdepan untuk menjadi mesin penyedot wisatawan mancanegara, yang otomatis akan menggerakkan ekonomi di daerah setempat.
Di sisi lain, APKASI berkolaborasi dengan Kemenpar untuk menyukseskan program desa wisata sesuai visi Presiden Jokowi untuk membangun bangsa dari pinggiran. Termasuk desa dengan memanfaatkan budaya, alam, dan kreativitas warganya.
"APKASI siap menyukseskan target 2.000 Desa Wisata Mandiri yang dicanangkan pemerintah pusat. Bukan hanya desa wisata rintisan, berkembang, dan maju, tapi sudah mengarah ke mandiri," tegasnya.
Menteri Pariwisata Arief Yahya menyatakan, Indonesia memiliki total sekitar 75.000 desa atau setingkat desa. Dari jumlah itu, sudah dihitung oleh tim di pemerintah pusat, kira-kira 10 persennya berpotensi menjadi desa wisata. Ini menjadi tugas bersama untuk mewujudkannya. Antara lain APKASI, pemerintah provinsi, dan Kemenpar.
Terkait pengembangan homestay, fokusnya adalah mengangkat kearifan arsitektur khas lokal. Itu akan diimplementasikan dalam homestay-homestay dengan pendampingan Kemenpar.
"Sudah ada ribuan kamar penduduk di desa-desa yang diaktivasi menjadi homestay. Juga ada arsitektur khas lokal yang diusung, sehingga jadi daya tarik. Itu akan dikerjasamakan dengan APKASI, agar semakin merata di Tanah Air," pungkasnya.
