Pemerintah sudah menyiapkan strategi distribusi vaksin Corona agar tidak jatuh ke pasar gelap (black market). Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengatakan proses distribusi vaksin COVID-19 akan mengandalkan QR Code.
"Jadi, pengirimannya juga nanti yang namanya vaksin itu ada QR Code-nya. Jadi, ketika diproduksi ada QR Code-nya, masuk ke box ada QR Code-nya, dan pengiriman itu juga kita sudah tahu kalau dikirim ke rumah sakit ini 100 kira-kira buat siapa, itu sudah ada seperti kayak pemilu," kata Erick dalam webinar yang diselenggarakan Shopee, Sabtu (12/12/2020).
Pemerintah berupaya memastikan agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam pendistribusian vaksin Corona. Oleh karena itu disiapkan lah program satu data yang melibatkan data BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dukcapil, dan Kemenkes.
"Jadi supaya jangan ada grey area, atau black market yang akhirnya harga vaksin misalnya hanya berapa ratus ribu (rupiah) tiba-tiba dijual 2.000 dolar," sebutnya.
"Nah, ini yang kita jaga, ini yang harus kita pastikan, karena itu pemerintah pada step awal ini vaksin ini terkonsolidasi," sambung Erick yang juga menjabat Menteri BUMN.
Erick Thohir sebelumnya sudah menyinggung soal peluang terjadinya praktik penjualan vaksin Corona melalui pasar gelap. Tentu dirinya tak mau itu terjadi.
"Kalau ini ada loopholes (celah), ada peluang, ada oknum, nah jual-beli lagi vaksin. Nanti terkena yang disalahkan ya siapa? dan nanti keluarganya kalau ada apa-apa kan kasian," kata kata Erick dalam acara bertajuk Indonesia Town Hall di salah satu stasiun televisi nasional, Jumat (20/11/2020).
https://kamumovie28.com/movies/young-mom-2/
Kredit Seret, Sri Mulyani Wanti-wanti Ekonomi Makin Loyo
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan belakangan ini laju kredit perbankan semakin lesu nyaris menyentuh level 0%. Artinya, makin sedikit orang yang mengajukan kredit atau ngutang sepanjang masa tersebut.
"Selain mereka harus melakukan tadi PSAK 71, mereka lihat risiko kredit memang melonjak tinggi sekali. Maka credit growth menurun, credit growth sekarang ini hampir di level 0% atau bahkan negatif. Growth kredit yang sangat lemah tidak akan mungkin mendorong ekonomi kita dan ekonomi tidak mungkin hanya didorong dengan APBN sendiri," terangnya dalam acara Business, Finance & Accounting Conference yang digelar IAI, Selasa (8/12/2020).
Dengan tidak adanya pertumbuhan kredit merupakan alarm tanda bahaya. Bila dibiarkan berlarut-larut tanpa kredit dan aktivitas usaha, Sri Mulyani khawatir kondisi dunia usaha bisa pingsan. Ujung-ujungnya, ekonomi pun terdampak negatif.
"Maka situasi sekarang ini kita harus kembali atau berupaya bagaimana sektor-sektor keuangan dan korporasi kembali bisa melakukan bisnisnya. Secara hati-hati, namun harus mulai pulih, karena kalau terlalu lama dia pingsan ekonominya juga pingsan," ucapnya.
Bagaimanapun caranya, dunia usaha baik korporasi maupun perbankan harus segera siuman. Jika tidak akan menjalar ke ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
Artinya, lanjut Sri Mulyani, perbankan harus mulai menyalurkan kredit. Di sisi lain para korporasi juga harus mulai berani mengambil kredit. "Nah kalau yang satu nggak berani mengambil kredit, yang satunya tidak berani memberi kredit maka ekonominya akan pingsan," tuturnya.
Hal itu lah yang mendasari pemerintah bersama dengan OJK untuk memberikan relaksasi kredit. Pelaku usaha termasuk UMKM bisa tidak membayar utang pokoknya selama 6 bulan atau 9 bulan.
"Untuk usaha kecil bahkan bunganya dibayar disubsidi oleh pemerintah. Sehingga mereka tidak mengalami tekanan dari sisi pembayaran kreditnya. Untuk usaha kecil pun kita memberikan yang disebut jaminan pinjaman modal kerja," terangnya.
https://kamumovie28.com/movies/the-youngest-sister-in-law-2/
