Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, mengatakan pihaknya tidak akan menerima vaksin COVID-19 yang belum disetujui dan disertifikasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Pernyataan ini akan mengabaikan kesepakatan awal Kamboja dan China yang tadinya akan menerima dosis vaksin Sinovac dari Beijing.
"Saya tidak akan mengizinkan warga Kamboja digunakan untuk uji coba vaksin yang dilakukan oleh negara atau perusahaan mana pun kecuali disetujui oleh WHO," katanya dikutip dari Nikkei Asia.
"Kamboja bukan tempat sampah ... dan bukan tempat untuk uji coba vaksin," ujarnya lagi.
Pada Agustus, Perdana Menteri China Li Keqiang mengatakan bahwa negara-negara terdekat mereka, salah satunyua Kamboja, akan diberikan prioritas setelah vaksin yang dikembangkan China siap. Hal ini digaungkan oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi saat berkunjung ke Kamboja pada bulan Oktober.
The Khmer Times melaporkan pada hari Senin bahwa duta besar China di Kamboja telah melakukan kontak dengan pemerintah tentang potensi pengiriman vaksin buatan China, mengutip postingan media sosial dari diplomat tersebut.
Secara keseluruhan, Hun Sen mengatakan pemerintahnya bertujuan untuk memperoleh 26 juta dosis untuk menyuntik 13 juta dari 16 juta warga Kamboja "secara gratis".
Sen mengatakan pihaknya telah memesan stok vaksin melalui program fasilitas COVAX yang didukung Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Program ini bertujuan mensubsidi vaksin bagi 92 negara di dunia yang berpenghasilan rendah.
Perwakilan Kamboja di WHO, Li Ailan mengatakan kepada media lokal bahwa dia berharap vaksin akan tersedia di Kamboja pada awal 2021 atau pertengahan tahun.
https://movieon28.com/movies/suzanna/
Arab Saudi Mulai Vaksinasi COVID-19 Massal, Menkes Jadi Penerima Pertama
Arab Saudi telah memulai kampanye vaksinasi terbesar untuk melawan COVID-19. Menteri Kesehatan Dr Tawfiq Al-Rabiah pun menjadi orang pertama yang menerima vaksin tersebut.
Pada Kamis (17/12/2020), Al-Rabiah menerima suntikan pertama vaksin Corona, yang bertujuan untuk meyakinkan masyarakat di negara tersebut terkait keamanan vaksin.
"Hari ini adalah awal dari terobosan krisis," kata Al-Rabiah yang dikutip dari laman Saudi Gazette, Jumat (18/12/2020).
Meski begitu, vaksinasi di Arab Saudi bersifat tidak wajib atau opsional dan juga diberikan secara gratis oleh pemerintah. Al-Rabiah juga menegaskan, proses vaksinasi terbesar di Arab itu sudah sejalan dengan arahan Penjaga Dua Masjid Suci Raja Salman, dan juga arahan langsung dari Putra Mahkota Muhammad Bin Salman.
"Kami ingin memberikan dosis (vaksin) untuk semua. Kami akan memiliki pusat vaksin di semua wilayah Kerajaan. Kami ingin membuat vaksin ini aman dan memberikan dosis melawan virus Corona untuk semua orang," ujarnya pasca menerima suntikan vaksin.
Pasca mendapat suntikan pertama, Al-Rabiah mengatakan akan membuat pusat vaksinasi di seluruh wilayah Arab. Hal ini dilakukan guna membuat proses vaksinasi bisa berjalan secara merata.
"Saya mengambil vaksin di pusat vaksinasi pertama, yang memiliki lebih dari 550 klinik, dan kami akan memiliki pusat vaksinasi di semua wilayah. Selama 9 bulan terakhir, saya telah memantau dengan memperhatikan jumlah infeksi, dan akan mulai menindaklanjuti jumlah penerima vaksin," jelas Al-Rabiah.
Sementara itu, Komite Penyakit Menular membenarkan bahwa proses vaksinasi diprioritaskan para lansia. Dan Komite Makanan dan Obat-obatan juga menekankan, vaksin COVID-19 tersebut telah disetujui Arab Saudi serta dipastikan aman.
Pihak kementerian setempat sebelumnya menjelaskan vaksinasi akan diberikan dalam tiga tahap, yaitu:
