Rabu, 30 Desember 2020

Jokowi Setuju Diskon Pajak Mobil Baru, Sri Mulyani?

 Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk pembelian mobil baru. Itu sudah disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dirinya menyatakan Jokowi sudah setuju terhadap usulan yang diajukannya olehnya. Jadi, sisanya tergantung Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati selaku bendahara negara.


"Jadi ini memang suatu hal yang sudah kita usulkan dan saya sudah laporkan ke Bapak Presiden, dan secara prinsip beliau setuju," kata Agus dalam konferensi pers akhir tahun 2020 secara virtual, Senin lalu (28/12/2020).


Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) Yohannes Nangoi pernah menjelaskan terkait diskon pajak alias keringanan pembayaran PPnBM sebesar 50%.


"Jadi usulan kita adalah relaksasi untuk bukan semua pajak, hanya salah satu pajak yaitu yang PPnBM, ya 50% saja," kata dia saat dihubungi detikcom 19 Oktober 2020.


Dia meyakini penurunan PPnBM mobil bisa meningkatkan penjualan. Artinya kontribusi pajak ke pemerintah bisa lebih besar walaupun jika dihitung per unit mobil berkurang 50%.


Agus menjelaskan, kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani itu belum memberikan lampu hijau atas usulan pemberian diskon pajak mobil baru.

"Jadi, kita memang masih belum mendapatkan green light dari Kementerian Keuangan," katanya.


Dirinya pun memahami bila Kementerian Keuangan belum memberikan restu atas relaksasi PPnBM tersebut.


"Ini wajar saja untuk mereka karena mereka merupakan bendahara negara yang tentu mereka punya penilaian sendiri, posisi sendiri, yang mereka kelola itu kan sebagai bendahara negara kan harus lebih komprehensif," sambung dia.


Dirinya pun menerangkan bahwa sektor industri otomotif sudah mulai tumbuh setelah ikut terkena hantaman pandemi virus Corona (COVID-19). Namun, dia tak menyebutkan angkanya.


Di sisi lain, meskipun industri otomotif mulai tumbuh, sektor tersebut menurutnya yang paling lambat untuk mencapai titik seperti sebelum pandemi COVID-19. Untuk itu perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah.


Terlebih banyak industri turunan dari sektor otomotif, mulai dari yang skala besar hingga kecil sehingga harus betul-betul diproteksi secara serius.


"Ini salah satu sektor industri yang akan lebih lama mencapai titik normal dibandingkan ketika sebelum COVID-19 datang ke Indonesia, tapi terus akan kami kawal," tambahnya.

https://indomovie28.net/movies/hall-pass/


Deretan Aplikasi yang Dirundung Kontroversi di Tahun 2020


- Ada jutaan aplikasi dan game yang bisa diunduh di Google Play Store dan Apple App Store. Tidak jarang aplikasi-aplikasi ini mengalami masalah hingga menjadi kontroversi.

Apalagi tahun 2020 membuat banyak orang harus mengandalkan aplikasi dan layanan internet lainnya selama di rumah saja. Berikut beberapa aplikasi yang dirundung kontroversi, seperti dirangkum dari Android Authority:


Zoom

Zoom termasuk salah satu aplikasi yang popularitasnya meroket di tengah pandemi. Mulai dari sekolah, perusahaan, hingga organisasi menggunakan aplikasi video conference ini untuk berkomunikasi dari jarak jauh.


Tapi sayangnya aplikasi besutan Eric Yuan ini sempat tidak bisa menangani lonjakan pengguna. Di awal-awal pandemi, Zoom diterpa masalah zoombombing di mana orang-orang tidak bertanggung jawab bergabung dengan rapat di Zoom tanpa izin dan berbuat onar.


Enkripsi yang ditawarkan Zoom juga ternyata tidak end-to-end. Bahkan 500.000 akun Zoom dijual oleh hacker di forum dark web.


Zoom akhirnya merilis sederet update untuk menangani masalah-masalah tersebut. Zoombombing kini tidak lagi menjadi masalah berkat update yang mewajibkan password untuk rapat dan menyediakan waiting rooms untuk partisipan rapat.


Semua panggilan Zoom juga telah mendapat enkripsi end-to-end. Fitur ini awalnya hanya tersedia untuk pengguna berbayar, tapi setelah keluhan dari banyak pengguna, fitur ini akhirnya disebar ke semua pengguna.

https://indomovie28.net/movies/revenge-of-the-nerds/

Tunjangan PNS Mau Naik! Minimal Jadi Rp 9 Juta

 Kabar baik buat Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS. Sebab, pemerintah berencana menaikkan tunjangan kinerja PNS minimal jadi Rp 9 juta hingga Rp 10 juta.

Rencana itu sebenarnya mau diterapkan pada tahun ini. Sayang, rencana tersebut terhalang pandemi COVID-19.


"Insyaallah harusnya tahun ini tapi karena ada pandemi COVID, tunjangan kinerja ASN juga ingin kita tingkatkan maksimal. Jadi pegawai paling rendah ASN bisa minimal Rp 9 sampai 10 juta," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dalam acara Grand Launching Wakaf Uang ASN Kementerian Agama, Senin (28/12/2020).


Pada kesempatan itu ia juga menuturkan, pihaknya berupaya meningkatkan subsidi untuk pensiun.


"Saya kira tugas kami di PAN-RB dan Bu Menteri Keuangan, bahwa memang gaji pokok tidak mungkin naik karena menyangkut pensiun. Tapi kami dengan mitra kami Taspen sudah menghitung dengan baik ada subsidi pensiun yang akan ditingkatkan," katanya.


Dia melanjutkan, jumlah ASN saat ini sekitar 4,2 juta. Tahun depan pihaknya akan menambah 1 juta untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).


"Kita ada 4,2 juta, tahun depan akan kita tambah lagi 1 juta untuk pegawai PPK untuk guru karena kita masih kurang guru, 260an mulai dokter, perawat dan bidan masih ada 100 ribuan yang berkaitan dengan tenaga-tenaga penyuluh," jelasnya.


"Mudah-mudahan lewat perencanaan dan rekrutmen sistem merit kaitan tunjangan akan bisa tertata, terdata berapa ASN yang kita butuhkan," tambahnya.


Terkait wacana tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari mengatakan APBN dan kebijakan fiskal untuk tahun depan sudah diundangkan. Dia mengatakan, dalam UU tersebut pemerintah masih fokus pada penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi.

"Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 dan kebijakan fiskalnya sudah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2020," katanya lewat pesan singkat kepada detikcom.


"Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pemerintah masih fokus pada penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi," sambungnya.


Dia menuturkan, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan penyusunan peraturan pemerintah terkait skema gaji dan pensiun. Saat ini, lanjutnya, sedang dalam tahap kajian.


"Terkait mengenai pelaksanaan UU 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang diantaranya mengamanatkan penyusunan peraturan pemerintah tentang skema gaji dan pensiun, saat ini masih dalam tahap pengkajian interdep, dengan mempertimbangkan banyak aspek, di antaranya termasuk dampaknya terhadap keuangan negara jangka pendek dan jangka panjang," paparnya.

https://indomovie28.net/movies/a-serious-man/


Jokowi Setuju Diskon Pajak Mobil Baru, Sri Mulyani?


Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk pembelian mobil baru. Itu sudah disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dirinya menyatakan Jokowi sudah setuju terhadap usulan yang diajukannya olehnya. Jadi, sisanya tergantung Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati selaku bendahara negara.


"Jadi ini memang suatu hal yang sudah kita usulkan dan saya sudah laporkan ke Bapak Presiden, dan secara prinsip beliau setuju," kata Agus dalam konferensi pers akhir tahun 2020 secara virtual, Senin lalu (28/12/2020).


Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) Yohannes Nangoi pernah menjelaskan terkait diskon pajak alias keringanan pembayaran PPnBM sebesar 50%.


"Jadi usulan kita adalah relaksasi untuk bukan semua pajak, hanya salah satu pajak yaitu yang PPnBM, ya 50% saja," kata dia saat dihubungi detikcom 19 Oktober 2020.


Dia meyakini penurunan PPnBM mobil bisa meningkatkan penjualan. Artinya kontribusi pajak ke pemerintah bisa lebih besar walaupun jika dihitung per unit mobil berkurang 50%.

https://indomovie28.net/movies/the-beach-bum/