DKI Jakarta sebelumnya telah melaksanakan uji coba sekolah tatap muka bertahap. Namun, karena situasi pandemi COVID-19 yang memburuk, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya memutuskan untuk kembali menghentikan sekolah tatap muka.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan program uji coba sekolah tatap muka di Jakarta dimulai ketika kasus aktif COVID-19 ada di angka sekitar 6.000-an. Kini kasus aktif sudah melonjak jadi 20.311 per tanggal 16 Juni 2021.
"Dengan kondisi saat ini dan hasil rapat bersama antar satgas, kita putuskan saat ini tidak dilanjutkan plotting tatap muka tadi. Sambil nanti menunggu bagaimana situasi di DKI Jakarta," kata Widyastuti dalam diskusi yang disiarkan BNPB Indonesia, Kamis (17/6/2021).
Sekolah tatap muka memang masih menjadi polemik di beberapa daerah. Mendikbud Ristek Nadiem Makarim ingin proses belajar di sekolah bisa kembali berlangsung seperti sebelum pandemi.
Kementerian Kesehatan memberi syarat bahwa sekolah tatap muka boleh dilakukan namun terbatas. Lebih detailnya, murid yang hadir tidak boleh lebih dari 25 persen total siswa di sekolah dan proses belajar tatap muka juga tidak lebih dari 2 jam per hari.
Sementara dalam seminggu belajar tatap muka hanya boleh dilakukan dua kali.
https://indomovie28.net/movies/chocolate/
Diamuk Corona, RI Diprediksi Bisa Kolaps 2-4 Pekan ke Depan
Kabid Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Dr Masdalina Pane menyebut jika pengendalian virus Corona di Indonesia tak diperketat, fasilitas kesehatan Indonesia diprediksi kolaps, selang dua minggu hingga satu bulan ke depan. Terlebih saat ini kasus Corona di Indonesia tengah melonjak.
Pane menegaskan, penambahan kapasitas tempat tidur bukan solusi atau jalan keluar mengatasi membludaknya keterisian bed pasien COVID-19. Pemerintah perlu menjalankan komunikasi risiko efektif, dan dengan tegas mengawal penerapan protokol kesehatan.
"Pengawasan di lapangan itu dibutuhkan untuk memantau apakah regulasi kita itu memang dilaksanakan dengan baik itulah tugas teman-teman di Satgas dan TNI Polri agar bisa mengawal penerapan regulasi," kata dia dalam siaran live BNPB Kamis (17/6/2021).
"Jika tak ada containment, tidak ada pengendalian yang tepat dan cepat saya bisa katakan 2 minggu sampai 1 bulan lagi kita sudah akan kolaps," tegasnya.
Pane juga menegaskan pembatasan mobilitas tak bisa seterusnya efektif membendung lonjakan kasus COVID-19, jika lagi-lagi, protokol kesehatan Corona tak menjadi perhatian utama. Peran masyarakat menurut Pane dinilai penting dalam menekan kasus COVID-19, dengan disertai upaya pemerintah melakukan tracing yang baik.
Karenanya, strategi pengendalian pandemi Corona disebut Pane tak bisa hanya berjalan satu aspek saja. Perlu ada sinergi maksimal antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalani perannya masing-masing.
"Karena itu strategi untuk mengatasi masalah ini tidak bisa hanya dengan terus menambah tempat tidur karena hanya pada satu titik itu akan terjadi lonjakan dimana RS dan tempat tidur sudah tidak mampu lagi mengatasinya," jelas Pane.
"Maka yang harus dilakukan adalah containment di hulu jadi bagaimana caranya agar masyarakat itu tetap mematuhi protokol kesehatan tapi tracingnya kuat," lanjutnya.
Pane mengklaim, kasus Corona di Indonesia pasca liburan sempat tak melonjak imbas tracing dijalankan dengan benar. Hal ini bisa menjadi solusi pengendalian pandemi COVID-19 meski memang tak bisa langsung terlihat hasilnya.
"Karena kita juga pernah mengalami libur panjang yang kasusnya tidak naik, artinya model-model seperti itu yang harus kita lakukan jadi pada saat ini mungkin pembatasan mobilitas bisa menjadi solusi tapi itu tidak bisa lama," kata dia.
Ia juga menyoroti cakupan vaksinasi yang masih rendah, mendesak agar pemerintah bisa mengupayakan proses vaksinasi COVID-19 di Indonesia terus meningkat.
