Rabu, 04 Desember 2019

Disebut Mundur Usai Bertemu Utusan Jokowi, Bamsoet: Nggak Ada, Siapa?

Bambang Soesatyo (Bamsoet) membantah dirinya mengundurkan diri dari calon ketua umum (caketum) Partai Golkar setelah bertemu utusan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bamsoet juga membantah ada intervensi dari Istana Kepresidenan terkait pengunduran dirinya.

"Nggak ada, nggak ada utusan Presiden. Siapa? Nggak ada, nggak ada ini," kata Bamsoet usai pembukaan Munas Golkar di Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).

Bamsoet mengatakan tak ada intervensi dari pihak mana pun terkait pengunduran dirinya, termasuk dari Istana. "Nggak ada, nggak ada (intervensi Istana)," ujarnya.

Bamsoet mengatakan dirinya mundur usai ada pertemuan dengan para senior Partai Golkar. Dia mengatakan tidak ada utusan Jokowi dalam pertemuan tersebut.

"Yang ketiga, para senior tokoh Partai Golkar, termasuk Pak Luhut (Binsar Pandjaitan), kemudian Ketua Dewan Pembina, Pak Aburizal Bakrie, tadi kita bertemu, juga Ketua Dewan Pakar Pak Agung Laksono, dan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Pak Akbar Tandjung," sebut Bamsoet.

"Plus juga semalam kami sudah bertemu dengan Pak Yapto melaporkan perkembangan terakhir dan perlunya saya ambil langkah-langkah agar Partai Golkar tetap solid atas saran, nasihat, para senior tadi, termasuk Pak Ponco," imbuhnya.

Sebelumnya, Bamsoet mengundurkan diri sebagai caketum Partai Golkar setelah terjadi kesepakatan dengan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto. Ketua Tim Sukses Bamsoet, Ahmad Noor Supit, menyebut kesepakatan terjadi sebelum pertemuan dengan Menko Kemaritiman dan Investasi yang juga senior Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan.

Supit mengatakan pertemuan Bamsoet dengan Airlangga itu didampingi masing-masing timses. Selain itu, kata dia, terdapat utusan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun Supit tak menyebutkan siapakah utusan Jokowi itu.

"Salah satu pagi tadi, saya dampingi Pak BS (Bambang Soesatyo) untuk ketemu Pak Airlangga yang didampingi oleh Agus Gumiwang, saya sama Nusron tadi, dan ada utusan Presiden di sana," ujar Supit di Resto Sate Senayan, Jl Pakubuwono VI, Jakarta, Selasa (3/12).

Ini 4 Alasan yang Bikin Bamsoet Mundur dari Caketum Golkar

Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan mundur dari pencalonan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Bamsoet membeberkan empat poin alasan hingga dirinya menyatakan mundur dari caketum Golkar.

"Pertama, setelah saya mencermati perkembangan Partai Golkar jelang Munas semakin panas. Kedua, situasi nasional yang memerlukan situasi politik yang kondusif guna menjaga harapan kita untuk pertumbuhan ekonomi yang sedang kita perjuangkan agar tidak terdampak ancaman ekonomi global," kata Bamsoet di kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Alasan ketiga, Bamsoet mengatakan sudah bertemu dan mendapatkan pandangan, saran, serta pendapat tokoh senior Golkar. Selain bertemu dengan Luhut Binsar Pandjaitan, Bamsoet bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tandjung, dan Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono.

"Keempat, semangat rekonsiliasi yang sudah kita sepakati bersama dengan kedua tim. Tim saya dan tim AH, ke depannya tak ada lagi ke depannya kubu Bamsoet atau kubu AH. Yang ada adalah pro-Golkar dan pro-Indonesia Maju," ujarnya.

Bamsoet pun menyatakan semangat rekonsiliasi tersebut membuat dirinya memutuskan mundur dari caketum Golkar.

"Maka dengan semangat rekonsiliasi yang telah kita sepakati bersama, maka demi menjaga soliditas dan keutuhan Partai Golkar, maka saya pada sore hari ini menyatakan tidak meneruskan pencalonan saya sebagai kandidat Ketua Umum Golkar untuk periode 2019-2024," tuturnya.

Anies soal Pemindahan Ibu Kota: Rencana Pembangunan di DKI Tetap Jalan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merencanakan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta. Terkait wacana tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan rencana pembangunan besar-besaran di Ibu Kota tetap berjalan.

"Jadi tadi dalam pertemuan ini, Presiden menegaskan pembicaraan mengenai ibu kota tidak ada hubungannya dengan rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta. Rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta tetap jalan terus," ujar Anies seusai rapat terbatas dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019).

Dalam rapat terbatas, Anies menyebut nantinya Jakarta tetap menjadi pusat perdagangan dan investasi. Anies juga memastikan sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di Jakarta, seperti transportasi, pengelolaan limbah, dan ketersediaan air bersih.

"Tadi saya sampaikan juga dalam rapat bahwa pemerintahan di Jakarta atau luar Jakarta, masalah-masalah yang ada di Jakarta tetap harus diselesaikan karena PR(pekerjaan rumah)-nya, masalah daya dukung lingkungan hidup, ketersediaan air bersih, soal pengelolaan udara, pengelolaan limbah, transportasi, masih jadi PR yang harus diselesaikan," kata Anies.

Soal rencana pemindahan ibu kota, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebutkan Jokowi memutuskan memindahkan ibu kota Indonesia ke luar Pulau Jawa. Bambang menceritakan, hasil kajian Bappenas menyimpulkan ada tiga kriteria pemindahan ibu kota.

Pertama, tetap di DKI Jakarta dengan membangun khusus kantor pemerintahan di seputar Monas. Kedua, memindahkan ibu kota ke daerah pinggiran Jakarta dengan radius jarak sekitar 60 km. Ketiga, memindahkan ke luar Pulau Jawa.

"Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini, dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara desain, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri," kata Bambang di Kantor Presiden, Jakarta, hari ini.

Bahas Pindah Ibu Kota, Jokowi: Banjir Jadi Ancaman di Jakarta

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar ibu kota negara dipindahkan di luar pulau Jawa. Sebelum memutuskan, Jokowi bicara soal kondisi di pulau Jawa yang dinilai kurang tepat untuk dijadikan ibu kota negara, salah satunya di Jakarta.

Jokowi mengatakan jumlah penduduk di pulau Jawa lebih dari separuh total jumlah penduduk di Indonesia, yakni 57 persen. Tak hanya itu, Jokowi membahas soal kemacetan di kota-kota besar di Indonesia.

Dia mengatakan kemacetan kronis juga banyak terjadi di pulau Jawa. "Soal kemacetan kronis itu kan bukan hanya di Jakarta, di Pulau Jawa pemandangan kemacetan sudah kita lihat, kemudian di sejumlah titik di Pantura utamanya," kata Jokowi dalam rapat di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).


Dia juga mengatakan degradasi sosial di Jakarta juga terlihat tajam,. Ditambah lagi potensi banjir yang jadi ancaman.

"Degredasi sosial di sini sudah kelihatan semakin tajam dan kalau dilihat banjir besar di setiap musim hujan jadi ancaman di Jakarta, tidak hanya sekarang tapi sebelumnya juga jadi ancaman," katanya.

Tak hanya itu, di musim kemarau juga ketersediaan air bersih kurang memadai. Menurut Jokowi, pencemaran lingkungan di pulau Jawa juga dinilai tinggi.

"Di musim kemarau, itu air bersih hanya 2 persen dari kebutuhan yang ada. Ada pencemaran yang berat juga dan ini di pulau Jawa, sungai-sungai di pulau Jawa merupakan 10 sungai yang paling tercemar di dunia," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebutkan Presiden Jokowi sudah memutuskan untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke luar Pulau Jawa. Bambang menjelaskan, hasil kajian Bappenas menyimpulkan ada tiga kriteria pemindahan ibu kota.

Pertama, tetap di DKI Jakarta dengan membangun khusus kantor pemerintahan di seputar Monas. Kedua, memindahkan ibu kota ke daerah pinggiran Jakarta dengan radius jarak sekitar 60 km. Ketiga, memindahkan ke luar pulau Jawa.

"Dalam rapat tadi diputuskan, presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini, dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara design, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri," kata Bambang di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).