Presiden Joko Widodo (Jokowi) merencanakan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta. Terkait wacana tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan rencana pembangunan besar-besaran di Ibu Kota tetap berjalan.
"Jadi tadi dalam pertemuan ini, Presiden menegaskan pembicaraan mengenai ibu kota tidak ada hubungannya dengan rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta. Rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta tetap jalan terus," ujar Anies seusai rapat terbatas dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019).
Dalam rapat terbatas, Anies menyebut nantinya Jakarta tetap menjadi pusat perdagangan dan investasi. Anies juga memastikan sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di Jakarta, seperti transportasi, pengelolaan limbah, dan ketersediaan air bersih.
"Tadi saya sampaikan juga dalam rapat bahwa pemerintahan di Jakarta atau luar Jakarta, masalah-masalah yang ada di Jakarta tetap harus diselesaikan karena PR(pekerjaan rumah)-nya, masalah daya dukung lingkungan hidup, ketersediaan air bersih, soal pengelolaan udara, pengelolaan limbah, transportasi, masih jadi PR yang harus diselesaikan," kata Anies.
Soal rencana pemindahan ibu kota, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebutkan Jokowi memutuskan memindahkan ibu kota Indonesia ke luar Pulau Jawa. Bambang menceritakan, hasil kajian Bappenas menyimpulkan ada tiga kriteria pemindahan ibu kota.
Pertama, tetap di DKI Jakarta dengan membangun khusus kantor pemerintahan di seputar Monas. Kedua, memindahkan ibu kota ke daerah pinggiran Jakarta dengan radius jarak sekitar 60 km. Ketiga, memindahkan ke luar Pulau Jawa.
"Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini, dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara desain, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri," kata Bambang di Kantor Presiden, Jakarta, hari ini.
Bahas Pindah Ibu Kota, Jokowi: Banjir Jadi Ancaman di Jakarta
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar ibu kota negara dipindahkan di luar pulau Jawa. Sebelum memutuskan, Jokowi bicara soal kondisi di pulau Jawa yang dinilai kurang tepat untuk dijadikan ibu kota negara, salah satunya di Jakarta.
Jokowi mengatakan jumlah penduduk di pulau Jawa lebih dari separuh total jumlah penduduk di Indonesia, yakni 57 persen. Tak hanya itu, Jokowi membahas soal kemacetan di kota-kota besar di Indonesia.
Dia mengatakan kemacetan kronis juga banyak terjadi di pulau Jawa. "Soal kemacetan kronis itu kan bukan hanya di Jakarta, di Pulau Jawa pemandangan kemacetan sudah kita lihat, kemudian di sejumlah titik di Pantura utamanya," kata Jokowi dalam rapat di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).
Dia juga mengatakan degradasi sosial di Jakarta juga terlihat tajam,. Ditambah lagi potensi banjir yang jadi ancaman.
"Degredasi sosial di sini sudah kelihatan semakin tajam dan kalau dilihat banjir besar di setiap musim hujan jadi ancaman di Jakarta, tidak hanya sekarang tapi sebelumnya juga jadi ancaman," katanya.
Tak hanya itu, di musim kemarau juga ketersediaan air bersih kurang memadai. Menurut Jokowi, pencemaran lingkungan di pulau Jawa juga dinilai tinggi.
"Di musim kemarau, itu air bersih hanya 2 persen dari kebutuhan yang ada. Ada pencemaran yang berat juga dan ini di pulau Jawa, sungai-sungai di pulau Jawa merupakan 10 sungai yang paling tercemar di dunia," katanya.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebutkan Presiden Jokowi sudah memutuskan untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke luar Pulau Jawa. Bambang menjelaskan, hasil kajian Bappenas menyimpulkan ada tiga kriteria pemindahan ibu kota.
Pertama, tetap di DKI Jakarta dengan membangun khusus kantor pemerintahan di seputar Monas. Kedua, memindahkan ibu kota ke daerah pinggiran Jakarta dengan radius jarak sekitar 60 km. Ketiga, memindahkan ke luar pulau Jawa.
"Dalam rapat tadi diputuskan, presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini, dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara design, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri," kata Bambang di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar