Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan penyaluran bantuan tunai se-Indonesia 2021. Jokowi mengatakan, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 110 triliun. Dengan peluncuran ini maka bantuan tersebut mulai disalurkan ke-34 provinsi.
"Tahun 2021 ini penyaluran bantuan sosial akan terus kita lanjutkan, dan di dalam APBN 2021 telah kita siapkan anggaran sebesar Rp 110 triliun untuk seluruh penerima dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau rote dalam rangka membantu masyarakat mengatasi dampak COVID-19. Artinya bantuan ini dimulai hari ini disalurkan ke 34 provinsi," kata Jokowi dalam acara peluncuran yang disiarkan melalui Youtube, Senin (4/1/2021).
Dia mengatakan, bantuan sosial yang diluncurkan ini berupa program keluarga harapan (PKH), program sembako, serta bansos tunai.
"Hari ini di awal 2021, saya meluncurkan langsung bantuan tunai se-Indonesia pada masyarakat penerima untuk program keluarga harapan, program sembako dan program bantuan sosial tunai," ujarnya.
Jokowi mengatakan, bantuan ini terbagi dalam beberapa tahapan. Untuk PKH terbagi dalam empat tahap yang penyalurannya dilakukan oleh Bank BUMN atau Himbara.
"Kemudian sembako akan disalurkan dari Januari-Desember 2021, nilainya tadi sudah disampaikan Bu Menteri Sosial Rp 200 ribu per KK per bulan. Kemudian bantuan sosial (bansos) tunai BST diberikan selama 4 bulan, Januari-Februari-Maret-April nilainya Rp 300 ribu per bulan per KK. Ini sudah jelas semuanya," ujarnya.
https://cinemamovie28.com/movies/hideous-kinky/
Rekening Diblokir, FPI Tak Bisa Cairkan Uang Puluhan Juta
Rekening bank milik Front Pembela Islam (FPI) disebut mengalami pembekuan alias pemblokiran setelah organisasi tersebut resmi dilarang pemerintah.
Hal itu diungkapkan oleh Eks Tim Kuasa Hukum Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar. Dia menyebut bahwa salah satu rekening milik FPI mengalami pemblokiran.
"Iya (dibekukan rekening atas nama FPI). Jumlahnya satu (rekening)," kata Aziz dikutip dari CNNIndonesia.com, Senin (4/1/2021).
Namun Aziz sendiri tak menjelaskan rekening tersebut dibuka di bank mana. Soal jumlah uang yang tak bisa diambil usai rekening dibekukan juga tak dijelaskan secara rinci.
Yang jelas, Aziz mengungkapkan di dalam rekening tersebut berisi nominal uang sekitar puluhan juta rupiah. Dia mengaku pihaknya sudah tak bisa mengambil uang di rekening sejak Rabu 30 Desember yang lalu.
"Puluhan juta saja yang digarong, cepet kalau soal duit garong-garong ini memang," kata Aziz.
Seperti diketahui, pemerintah resmi melarang semua kegiatan FPI. Pemerintah mengatakan FPI kini tidak memiliki legal standing sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas).
Keputusan itu disebut sesuai dengan putusan MK 82/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014. Menko Polhukam Mahfud Md meminta seluruh aparat keamanan menolak setiap kegiatan dari ormas yang mengatasnamakan FPI.
Surveyor Indonesia Jadi Lembaga Pemeriksa Produk Halal
PT Surveyor Indonesia (Persero) resmi ditetapkan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal melalui Surat Keputusan Nomor 155 Tahun 2020 yang di terbitkan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada 28 Desember 2020 kemarin. Surveyor Indonesia dipilih sebab telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk bekerja bersama BPJPH dan MUI dalam menjamin produk - produk halal yang beredar di Indonesia.
"PT Surveyor Indonesia telah memenuhi persyaratan dan melampaui tahapan untuk menjadi LPH, termasuk verifikasi lapangan dan pengecekan laboratorium, sehingga diharapkan dapat bekerja erat beriringan bersama kami sebagai LPH untuk memberikan pemastian produk halal di Indonesia," ujar Ketua BPJPH Sukoso dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Senin (4/1/2021).
Menerima amanah tersebut, Direktur Komersial 1 Surveyor Indonesia, Tri Widodo langsung menyatakan komitmen perusahaannya untuk menjalankan tanggung jawab itu dengan serius.
"Menjadi lembaga pemeriksa halal memiliki tanggung jawab yang tidak main-main, maka dari itu Surveyor Indonesia berkomitmen untuk mengemban tugas ini dengan sangat serius dan seksama, mengingat juga Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, maka banyak masyarakat yang bergantung pada kompetensi kami sebagai BUMN yang di tugaskan sebagai lembaga pemeriksa halal untuk produk produk halal," ucapnya.
