Berdekatan dengan momen libur Lebaran, sejumlah video viral mempertontonkan masyarakat memaki petugas akibat terjaring penyekatan di titik-titik larangan mudik. Kata-kata kasar terlontar dengan beringas dan bisa ditonton siapapun karena beredar luas di media sosial.
Berbagai video viral aksi memaki petugas umumnya berakhir dengan permintaan maaf oleh pelaku, yang juga tidak kalah viral. Banyak kalangan menganggap, viralnya aksi memaki lalu disusul permintaan maaf sebagai sanksi sosial yang diharapkan memberi efek jera.
Psikolog Anasastasia Sari Dewi, founder pusat konsultasi Anastasia and Associate menjelaskan, menyebarluaskan video pemudik mengamuk sebenarnya tak selalu efektif menciptakan efek jera baik pada pelaku, atau publik yang menonton.
Menurutya, tak semua masyarakat terpengaruh oleh sanksi sosial semacam itu. Bagi beberapa orang, tidak ada 'nama baik' yang dipertaruhkan.
"Untuk orang-orang tertentu mungkin kalau menengah ke atas, mobil berplat dinas berplat pejabat itu memberikan efek jera luar biasa karena itu mengancam kariernya," terangnya pada detikcom, Senin (17/5/2021).
"Tapi untuk orang dengan level menengah ke bawah tentu saja hukuman dengan sanksi berupa meminta yang bersangkutan minta maaf di media sosial maupun direkam tidak terlalu memberi efek jera karena bagi mereka, tidak melihatnya sebagai sesuatu yang berat, tidak ada yang dipertaruhkan," lanjutnya.
Menurutnya, pemberian sanksi harus menyesuaikan karakteristik pelanggar aturan. Misalnya, menyesuaikan kemampuan finansial. Jika pelanggar tidak datang dari kalangan menengah ke atas, sanksi berupa denda rupiah bisa lebih efektif memberikan efek jera dibandingkan menyebarluaskan adegan marah-marah lewat video viral.
Ia memahami, urusan mudik bukan hal sepele di Indonesia. Sudah bertahun-tahun masyarakat berangkat mudik di kala Lebaran.
Mungkin harapannya dengan mempertontonkan pemudik yang mengamuk ketika disuruh putar balik, masyarakat yang menonton menjadi terpengaruh untuk menaati aturan larangan mudik yang ada.
"Tingkat pendidikan juga perlu diperhatikan, dipertimbangkan sehingga sulit sekali untuk diatur karena mereka lebih, atau kemampuan untuk menganalisa sebab-akibat dan risiko khususnya terkait pandem itu tidak terlalu tinggi. Mereka kurang mengerti, kurang bisa menangkap esensi terkait ini. Jadi hanya kalangan tertentu yang bisa aham bahayanya pandemi dan kerumunan," pungkas Sari.
https://indomovie28.net/movies/money-maker/
COVID-19 Rendah Tapi Positivity Rate Tinggi? Menkes: Pasti Kurang Testing
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyinggung pemerintah daerah yang mengejar zonasi hijau Corona, namun tak kunjung memperbaiki testing dan tracing-nya. Menurutnya, justru lebih baik banyak kasus COVID-19 yang terdeteksi, daripada jumlah tesnya sedikit dan menimbulkan angka penularan yang jauh lebih besar.
"Karena mengejar (zona) hijau, kuning, merah. Pengennya hijau, testingnya disedikitin," kata Menkes Budi dalam siaran pers Selasa (18/5/2021).
"Itu bisa meledak Bapak-Ibu, apalagi dengan adanya virus baru. Kita harus lebih agresif tesnya, supaya kita tahu dia ada di mana. Ini kaya intel, kalau intelnya kita lengah, kelihatannya bagus, tahu-tahu teroris masuk bomnya meledak," tambahnya.
Oleh karena itu, Menkes Budi menegaskan pemerintah daerah tak perlu takut kasus COVID-19 di wilayahnya menjadi banyak, karena testing dan tracing-nya diperbanyak. Ia pun mengaku sudah menjelaskan hal ini kepada Presiden Jokowi.
"Saya sudah bilang ke Bapak Presiden, jangan pernah menegur kepala daerah kalau kasusnya tinggi. Tapi, tegur kepala daerah kalau positivity rate-nya tinggi. Kasus tinggi nggak apa-apa," ujarnya.
"Tapi ditegur kalau positivity rate-nya 25 persen, 35 persen, itu pasti kurang testing. Pasti banyak orang sakit yang tidak teridentifikasi. Banyak orang-orang sakit bisa menular, yang bisa membuat rakyat kita menjadi wafat," jelasnya.
Dengan demikian, Menkes Budi mengatakan langkah-langkah perbaikan untuk penanganan COVID-19 akan lebih mudah untuk dilakukan.
