Dengan konsep tersebut, masyarakat desa didorong sebagai pelaku dan bukan sebagai penonton semata. Banyak desa wisata di Banyuwangi yang berbasis adat, lahir dan muncul dari inisiatif masyarakat. Pemerintah hanya sebagai fasilitator.
"Jadilah desa wisata yang spektakuler. Desa wisata yang mampu mendatangkan ribuan orang, menggerakkan ekonomi rakyat secara langsung," papar Wawan.
Sementara itu, Kepala Disbudpar Jatim, Sinarto mengatakan, Jatim sangat serius mengembangkan desa wisata. Hal ini penting karena di Jatim disparitias kemiskinan antara desa dan kota sangat lebar. Dengan desa wisata berarti mendorong tingkat perekonomian desa semakin cepat.
"Kemiskinan di kota 6,9 persen sedangkan kemiskinan di pedesaan 15,2 persen. Kalau ada basis ekonomi yang tumbuh di desa maka akan menjadi alat untuk peningkatan percepatan kesejahteraan masyarakat di desa," tegasnya.
Ketua Pelaksana Calender of Event 2019 Kemenpar Esthy Reko Astuti pun sependapat Menurutnya sangat tepat MITF 2019 mengangkat desa wisata. Desa wisata dapat menjadi unggulan pariwisa Indonesia. Pertumbuhannya sangat pesat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2018, Indonesia memiliki 1.734 Desa Wisata. Angka ini meningkat 432 dibandingkan tahun 2014 sebanyak 1.302 Desa Wisata.
Selain itu, seluruh desa wisata yang tercatat merupakan desa yang perekonomiannya ditopang langsung oleh sektor pariwisata. Dari persebarannya, desa wisata paling banyak berada di Jawa dan Bali, yaitu 857 desa, Sumatera 355 desa, Nusa Tenggara 189 desa, Sulawesi 119 desa, Kalimantan 117 desa, Papua 74 desa, dan Maluku 23 desa.
"Ini sesuai keinginan presiden. Ke depan pertumbuhan ekonomi tidak didasarkan pada sektor yang bergantung pada sumber daya alam, karena akan habis. Banyak potensi desa, yang saya highlight memiliki pariwisata yang luar biasa. Yang ada di MITF ini hanya sebagian kecil dari potensi tersebut," ujar Esthy yang juga Staf Ahli Menteri Bidang Multikultural itu.
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, pengembangan Desa Wisata akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Apalagi, dana desa boleh dipergunakan untuk pariwisata sejak September 2018 hingga tahun depan.
Ini akan semakin mempercepat laju pertumbuhan desa wisata. Sehingga desa wisata dapat menjadi salah Satu penopang perkembangan pariwisata Indonesia. Imbasnya tentu peningkatan perekonomian masyarakat dari kepariwiasataan.
"Kementerian Desa Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sudah setuju dana desa digunakan untuk kegiatan pariwisata. Kemendes mensyaratkan penggunaan dana desa untuk sektor wisata harus melalui badan usaha milik desa (bumdes). Tujuannya meningkatkan perekonomian masyarakat desa," jelas Arief.
Selain dana desa, Arief juga menyebut pembiayaan untuk pengembangan obyek wisata bisa dari skema lain yakni melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pariwisata, Dana Reksa terutama untuk investasi besar, program kemitraan bina lingkungan BUMN, dan kredit fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
"Kemenpar terus mendorong pengembangan desa wisata. Dengan dukungan seluruh stakeholder saya yakin percepatan visa kita lakukan. Spiritnya Indonesia Incorporated. Bersatu memajukan pariwisata Indonesia. Jadi dengan berwisata di desa wisata sama dengan membantu membangun perekonomian Indonesia semakin kuat," tegas Menteri asal Banyuwangi itu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar