Virus Corona COVID-19 di Indonesia saat ini masih terus meningkat. Per Kamis (10/9/2020), penambahan kasus Corona COVID-19 nyaris menyentuh angka 4 ribu kasus, yaitu sebanyak 3.861 kasus.
Meningkatnya kasus Corona di Indonesia dikaitkan dengan masyarakat yang masih enggan untuk mematuhi protokol kesehatan, salah satunya menggunakan masker. Kenapa masih banyak orang yang belum mau menggunakan masker?
Menurut dr Iwan Ariawan, MSPH, dari Departemen Biostatistika dan Kependudukan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM-UI), masyarakat masih enggan untuk menggunakan masker karena ada persepsi dirinya tidak mungkin akan tertular Corona.
"Ini terkait dengan persepsi risiko, banyak masyarakat menganggap 'saya risiko tertular Covid rendah kok, saya nggak mungkin tertular'. Ini kita harus perbaiki dulu bahwa saat ini semua orang sangat mungkin tertular COVID-19," kata dr Iwan, dalam siaran pers BNPB Jumat (11/9/2020).
"Dari segi aparat kita harus menertibkan orang-orang yang belum melakukan protokol kesehatan dengan benar. Artinya penggunaan masker harus di atas 85 persen ke atas," tambah dr Iwan.
Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, mengatakan mobilitas kegiatan-kegiatan esensial harusnya tidak meningkatkan kasus jika masyarakat disiplin menjalankan protokol. Jadi kalau mobilitas meningkatkan kasus, artinya protokol kesehatan tidak dijalankan.
"Ini adalah pelajaran besar untuk kita, kalau kita tidak disiplin nanti akan terjadi PSBB tidak ada gunanya. Yang penting adalah disiplin, mau PSBB atau tidak kalau kita disiplin kasusnya akan terkendali," pungkasnya.
Jokowi Lebih Pilih PSBM, Apa Bedanya dengan PSBB?
DKI Jakarta berencana menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengendalikan wabah virus Corona COVID-19. Namun Presiden Jokowi lebih memilih cara Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM).
Hal itu disampaikan oleh juru bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan bersama pimpinan redaksi, Kamis (10/9/2020) malam. Menurut Fadjroel, PSBM akan lebih efektif dengan penerapan protokol kesehatan.
"Saya ikut mendampingi Presiden kemarin (Kamis, 10/9), beliau menekankan, berdasarkan pengalaman empiris dan pendapat ahli sepanjang menangani pandemi COVID-19, pembatasan sosial berskala mikro/komunitas lebih efektif menerapkan disiplin protokol kesehatan," jelas Fadjorel, Jumat (11/9/2020).
Memang apa sih beda PSBB dengan PSBM? Dikutip dari Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020, PSBM pada dasarnya adalah pembatasan yang dilakukan di tingkat desa, kampung, RW, hingga RT.
PSBM bisa dilakukan bila suatu daerah dianggap rentan atau memiliki peningkatan kasus COVID-19, namun kemampuan deteksi dan sumber dayanya terbatas.
Warga di lokasi PSBM diawasi secara ketat dan tidak bisa leluasa keluar-masuk selama periode 14 hari. Warga yang ingin keluar atau masuk wajib meminta surat pengantar pada tim pelaksana PSBM di wilayah yang bersangkutan, dalam hal ini adalah gugus tugas di tingkat kabupaten/kota.
"Orang luar dilarang memasuki wilayah PSBM," tulis Pasal 11 Pergub Jabar Nomor 48 Tahun 2020.
Sebelumnya juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito menilai sudah seharusnya Pemprov DKI melakukan pembatasan yang lebih ketat karena kasus Corona makin naik. Dia menyarankan ada pembatasan sosial berskala mikro.
"Khusus daerah yang sedang menjalankan PSBB termasuk DKI Jakarta untuk daerah yang sudah pengendaliannya sudah lebih mikro daripada kota, maka kami harapkan kecamatan pun bisa juga melakukan pembatasan sosial berskala mikro, sehingga bisa betul-betul tempat yang memiliki penularan tinggi sesuai dengan data yang ada bisa dikendalikan dengan baik," kata Wiku beberapa waktu lalu.
https://kamumovie28.com/the-man-from-nowhere-2/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar