Uji klinis fase III vaksin COVID-19 Sinovac oleh Universitas Padjadjaran akan terus dilakukan, meskipun pemerintah pusat telah mendaratkan 1,2 juta dosis vaksin dari perusahaan yang berbasis di China itu pada Minggu (6/12/2020). Ketua Tim Riset Vaksin COVID-19 Unpad Kusnandi Rusmil menegaskan hal itu saat dihubungi Senin (7/12).
"Uji klinis jalan terus, enggak ada pengaruhnya. Mau datang banyak vaksin, uji klinis jalan terus," kata Kusnandi.
Menurutnya, negara yang melaksanakan uji klinis vaksin Sinovac ini bukan hanya Indonesia. Tetapi juga, negara lainnya seperti Brazil dan Uni Emirat Arab. Kemungkinan, kata Kusnandi, vaksin yang datang berasal dari negara-negara tersebut yang telah menyelesaikan uji klinis.
"Uji kllinis bukan di Bandung aja, di Brasil ada, di Uni Emirat ada, mungkin itu yang datang. Kalau bulk-nya sama. Biofarma bisa bikin vaksin tapi bulk-nya dari Sinovac," katanya.
Sejauh ini, sambung Kusnandi, penyuntikkan vaksin telah selesai diberikan kepada seluruh relawan. Rinciannya, 1.620 relawan telah diberi suntik pertama, dan pada penyuntikan kedua diberikan kepada 1.610 relawan. Seperti diketahui, ada 10 relawan yang mengundurkan diri usai disuntik vaksin pertama karena berbagai alasan.
"Bagus aja, penyuntikkan sudah selesai udah tinggal evaluasi tiga bulan. Enam bulan selesai deh. Sudah selesai, penyuntikan pertama 1620, penyuntikan kedua 1610. Sudah selesai. Penyuntikan sudah selesai," ujarnya.
Sementara itu, saat ini pengambilan darah akan dilakukan untuk memantau imunogenisitas vaksin. "Itu sudah dilakukan, untuk melihat imunogenisitasnya. Hasilnya belum dibuka," tuturnya.
Seperti diketahui 1,2 juta vaksin Sinovac tiba di Indonesia pada Senin (7/12) malam. Jutaan dosis vaksin itu disimpan dalam 7 envirotainer yang diangkut menggunakan tiga truk dan dikirimkan kembali ke Bio Farma di Kota Bandung sekitar pukul 03.45 WIB.
Direncanakan, pekan depan akan tiba 1,8 juta vaksin tambahan dari Sinovac. Saat ini jutaan dosis vaksin disimpan di Bio Farma seraya menanti izin pemakaian dari Badan POM RI, sebelum disuntikkan kepada masyarakat.
https://kamumovie28.com/movies/the-forbidden-legend-sex-chopsticks/
Menko PMK: Pedagang Pasar Masuk Prioritas Penerima Vaksin COVID-19
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyebut siapa saja yang akan masuk ke dalam daftar untuk vaksinasi COVID-19 prioritas. Disebutkan, pedagang pasar, pelayan toko dan pramuniaga termasuk ke daftar prioritas.
"Prioritas yang akan diberikan imunisasi vaksin pertama adalah mereka yang berada di garis depan yaitu para petugas medis, kemudian petugas non medis, termasuk TNI dan POLRI," ujar Muhadjir, dalam konferensi pers Tidak Lanjut Kedatangan Vaksin COVID-19 via Youtube, Senin (7/12/2020).
"Kemudian, kelompok yang berisiko tinggi, atau berisiko airsih, yaitu kelompok pekerja, termasuk di dalamnya para pedagang pasar, pelayan toko, atau pramuniaga, dan juga mereka yang bekerja yang di sektor-sektor perusahaan dan industri, para karyawan, dan para pegawainya," tambahnya.
Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan bagi mereka yang melakukan kontak tracking, kelompok risiko dari keluarga dan kontak kasus COVID-19, administrator pemerintah yang terlibat dalam memberikan layanan publik juga termasuk.
Selain itu, Dalam wawancara khusus dengan Rosiana Silalahi untuk program di Kompas TV, Jokowi pernah mengaku siap jadi orang pertama yang mendapat suntikan vaksin.
"Ya kalau saya ditentukan tim bahwa presiden yang pertama (divaksin) saya siap. Tapi jangan sampai nanti (ada anggapan) 'lho enak sekali presiden yang pertama harusnya rakyat dulu'," paparnya.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, sempat membeberkan vaksin akan pertama kali diberikan pada kelompok masyarakat tertentu. Kelompok pertama adalah tenaga medis, layanan kesehatan, TNI/Polri, dan aparat hukum yang diperkirakan butuh sekitar 3,5 juta dosis vaksin.
Selanjutnya tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat daerah, yang jumlahnya sekitar 5 juta orang. Setelah itu disusul oleh tenaga pendidik yang terdiri dari guru PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan dosen perguruan tinggi swasta maupun negeri dengan total 4,3 juta dosis.
"Aparat pemerintah pusat, daerah, legislatif, 2,3 juta (dosis). Penerima bantuan pembayaran iuran BPJS yang jumlahnya sebesar 96 juta. Semuanya itu totalnya 102 juta dan masyarakat yang usia 15 sampai 59 tahun, totalnya ada 160 juta," jelas Airlangga beberapa waktu lalu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar