Sejumlah pemerintah daerah memperketat perjalanan keluar masuk daerahnya untuk mencegah penyebaran virus Corona jelang libur Natal dan Tahun Baru. Salah satunya ialah dengan mewajibkan tes rapid antigen dan PCR.
Namun begitu, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan kriteria atau syarat perjalanan orang di masa liburan Natal dan Tahun Baru masih mengacu ketentuan lama yang mana syarat berpergian antar kota di semua moda hanya dengan menunjukkan bukti keterangan sehat melalui hasil rapid test atau PCR yang berlaku selama 14 hari.
Kemenhub menyatakan akan mengikuti arahan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 (Satgas COVID-19).
Apa kata pengamat?
Pengamat Kebijakan Trubus Rahadiansyah menilai, kebijakan itu mengindikasikan jika antara pusat dan daerah tidak sinkron.
"Kalau itu jelas mengindikasikan, satu, antara pusat dan daerah ini hubungannya tidak sinkron, ego sektoral dan masing-masing, harusnya kolaborasi tapi yang terjadi malah kompetisi," katanya kepada detikcom, Minggu (20/10/2020).
Kemudian, ia menilai, kebijakan yang dikeluarkan terkesan buru-buru. Padahal, kebijakan itu seharusnya dikomunikasikan dengan baik dan melibatkan partisipasi publik.
"Kebijakan ini banyak yang menoleh,Tangerang kan tidak memberlakukan. Bandung lebih lucu, Gubernur membuat surat edaran, tapi Walikota Pak Oded nggak mau," katanya.
Dia memaklumi adanya daerah yang enggan menerapkan kebijakan tes antigen. Dia menuturkan, kendati tes itu dibayar masyarakat tapi pemerintah daerah juga bertanggungjawab atas infrastrukturnya, misal tenaga kesehatan.
"Makanya kita memaklumi kenapa jajaran daerah setengah hati ragu-ragu nggak mau menerapkan itu, waktunya juga sudah mepet. Kan untuk mendirikan pos-pos pemeriksaan nggak butuh anggaran? Butuh anggaran kan kerja sama kepolisian, koordinasi," terangnya.
Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menilai, kebijakan mengenai kesehatan sudah seharusnya diserahkan ke Satgas COVID-19. Menurutnya, kementerian tak seharusnya terlibat.
"Gini kalau buat seperti itu nggak apa-apa, tapi kalau Pemda minta jangan Perhubungan ikut-ikutan buat surat edaran-surat edaran, kan masalah kesehatan ya sudah Satgas-nya aja," ujarnya.
"Satgas anti COVID memang tugasnya, ya udah itu aja satu cukup, nggak usah banyak-banyak," tambahnya.
https://maymovie98.com/movies/the-sacred-riana-beginning/
Jadi Top National Banker, Dirut BRI Beberkan Strategi Selamatkan UMKM
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) meraih penghargaan sebagai BUMN Terbaik 2020 sektor keuangan kategori perbankan di ajang penghargaan 'Tokoh Finansial Indonesia 2020'. Dalam ajang tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso dinobatkan sebagai Tokoh Finansial Indonesia 2020 kategori Perbankan atau disebut juga Top National Banker 2020.
Tokoh Finansial Indonesia (TFI) yang sudah menginjak edisi ke-17 ini merupakan penghargaan kepada para CEO terbaik di industri keuangan yang dinilai mempunyai kontribusi penting pada industri dan layak menjadi panutan. Selain itu, penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap keberhasilan perusahaan dan CEO dalam merespon tantangan di tahun 2020.
Pemenang penghargaan ini diperoleh dari hasil polling yang disebarkan kepada para praktisi, pengamat dan analis, serta berdasarkan penjurian secara independen pada November-Desember 2020. Dewan juri TFI menekankan pada strategi para CEO agar perusahaan yang dipimpin punya daya tahan melewati krisis, bahkan mampu bertumbuh di tengah pandemi COVID-19. Pendekatan yang digunakan dalam menilai kinerja perusahaan adalah improvement dan achievement, mengacu pada kinerja perusahaan sampai dengan September 2020.
"Pandemi ini telah berdampak pada bisnis dan ekonomi, yang menyebabkan situasi yang tidak mudah. Dan saya mengapresiasi tinggi penghargaan ini, karena tidak hanya berdasarkan pertumbuhan bisnis, namun kehati-hatian dan ketepatan dalam menetapkan strategi yang paling tepat dalam merespon situasi yang tidak mudah ini dapat dihargai dan dinilai tinggi," ujar Sunarso dalam keterangan tertulis, Minggu (20/12/2020).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar