Grab dikabarkan telah membeli saham PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (Emtek). Kabar itu menguatkan isu bahwa dompet digital mereka OVO dan DANA akan merger.
Melansir The Straits Times, perusahaan ride-hailing raksasa berbasis di Singapura itu dikabarkan membeli saham Emtek sebesar 4% dengan nilai mencapai Rp 4 triliun. Grab disebut mendapatkan dukungan dari Softbank dalam membeli saham grup perusahaan kerajaan media dan teknologi itu.
Pada 5 April, Emtek mengumumkan telah menyelesaikan penambahan modal dengan skema private placement senilai Rp 9,3 triliun. Sosok investor baru yang masuk adalah Naver Corporation, mesin pencari web terbesar di Korea Selatan, dan sebuah perusahaan investasi bernama H Holdings Inc.
"Grab dibeli melalui H Holdings," kata sumber yang tidak mau disebutkan namanya itu.
"Hasil dari private placement akan digunakan untuk mengembangkan bisnis serta membantu mendanai operasional sehari-hari," kata Emtek dalam penjelasannya ke Bursa Efek Indonesia.
Setelah private placement, pemegang saham Emtek utama terdilusi. Misalnya, kepemilikan pendiri Eddy Sariaatmadja turun menjadi 22,96% dari 24,9%. Pemegang saham utama lainnya adalah Anthoni Salim, yang merupakan salah satu taipan terkaya di Indonesia.
Direktur Pelaksana Emtek Sutanto Hartoto tidak menjawab pertanyaan tertulis yang dikirim oleh The Straits Times tentang investasi Grab dan kemungkinan merger dari dua perusahaan pembayaran digital tersebut. Grab juga tidak memberikan tanggapan langsung atas pertanyaan serupa.
https://tendabiru21.net/movies/search-out/
Reshuffle Menteri: Sri Mulyani-Luhut Jadi Sorotan
Kabar reshuffle kabinet menguat di Kabinet Indonesia Maju. Beberapa menteri bidang ekonomi pun dinilai layak untuk di-reshuffle. Sejumlah pakar ekonomi menilai kinerja menteri-menteri yang layak di-reshuffle kurang memuaskan.
Menteri Keuangan
Menteri bidang ekonomi pertama yang dinilai layak di-reshuffle adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Membengkaknya utang negara dan defisit APBN berpotensi menghambat pemulihan ekonomi. Oleh sebab itu, kinerja Sri Mulyani dinilai tak memuaskan.
"Jadi dianggap tidak bisa mengendalikan level defisit dan tidak bisa mengendalikan utang. Bahkan narasinya seolah-olah utang itu hak yang baik dan perlu ditingkatkan. Jadi seolah-olah tidak melihat bahwa utang itu memiliki tingkat risiko yang cukup menghambat pemulihan ekonomi dan akan menjadi beban kepada fiskal-fiskal ke depannya," kata Bhima Yudhistira, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) kepada detikcom, Rabu (14/4/2021).
Senada dengan Bhima, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan juga berpendapat Sri Mulyani layak di-reshuffle. Ia mengkritik keras cara pengelolaan uang negara dari Sri Mulyani.
"Pengelolaan keuangan negara ini ugal-ugalan. Masa SILPA saja diakumulasi terus. Kalau Rp 50 triliun kan sudah bisa bikin beberapa RS dan sekolah, jadi itu sudah banyak sekali," kata Anthony ketika dihubungi detikcom secara terpisah.
Menteri Ketenagakerjaan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah juga dinilai layak diganti. Bhima berpendapat, Ida terlalu berpihak kepada pelaku usaha, khususnya di sektor padat karya ketimbang para pekerja yang kesulitan di tengah pandemi COVID-19.
"Padahal harusnya kan memprioritaskan bagaimana pekerja, hak-haknya itu diperjuangkan melalui Kemnaker, saya tidak melihat itu," tutur Bhima.
Tak hanya itu, menurut Bhima kepercayaan pemerintah terhadap Kemnaker juga kurang, melihat program Kartu Prakerja yang dinilainya menjadi ranah Kemnaker justru ada di bawah Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.
"Ini kan artinya ada ketidakpercayaan dari Kemenko Perekonomian atau bahkan adanya kurangnya kepercayaan dari eksekutif yang paling atas terhadap kinerja Menaker, sehingga seharusnya dilakukan oleh Menaker itu justru diambil alih oleh pihak lain, itu terlihat sekali," imbuh Bhima.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar