Di tengah meningkatnya ketegangan politik di Amerika Serikat, pendiri Telegram Pavel Durov mengatakan telah menghapus ratusan pesan yang berisikan seruan publik untuk melakukan kekerasan. Langkah penghapusan ini sesuai dengan sesuai dengan persyaratan layanan Telegram.
Lewat postingannya, Durov menekankan bahwa Telegram memiliki komitmen untuk melarang seruan yang memicu kekerasan.
"Telegram menyambut baik debat dan protes damai. Namun Persyaratan Layanan kami secara eksplisit melarang penyebaran seruan publik untuk melakukan kekerasan," kata Pavel Durov, dikutip dari The Verge, Selasa (19/1/2021).
Ia menambahkan gerakan sipil di seluruh dunia sebagian bergantung pada Telegram untuk membela hak asasi manusia tanpa menimbulkan kerugian.
Telegram telah menjadi moderat melawan kekerasan dan terorisme di ruang publik, namun juga perusahaan konsisten untuk menolak pesannya dapat diakses oleh penegak hukum.
Durov mengatakan Telegram telah melihat adanya lonjakan dalam hal kekerasan yang juga dilaporkan oleh platform AS lainnya selama sebulan terakhir.
"Pada awal Januari, tim moderasi Telegram mulai menerima peningkatan jumlah laporan tentang aktivitas publik terkait AS di platform kami," kata Durov.
"Tim bertindak tegas dengan membekukan channel terkait AS yang menyerukan kekerasan. Berkat upaya ini, minggu lalu moderator kami memblokir dan menutup ratusan hasutan untuk melakukan kekerasan yang bisa menjangkau puluhan ribu pelanggan," lanjutnya.
Telegram melihat peningkatan signifikan pada pengguna selama dua minggu terakhir, setelah adanya pembaruan besar pada kebijakan privasi WhatsApp yang membuat banyak pengguna mencari alternatif lain.
Sejak itu juga Signal mendapatkan jutaan pengguna baru yang berdampak membebani infrastruktur layanan sehingga tidak dapat diakses selama lebih dari 24 jam.
https://nonton08.com/movies/band/
WhatsApp Didesak India Cabut Kebijakan Privasi yang Kontroversial
Kebijakan privasi baru yang diumumkan WhatsApp menimbulkan kegaduhan. Berbagai pihak mengkritiknya, bahkan pemerintah India meminta WhatsApp mencabut kebijakan baru yang kontroversial tersebut.
Dalam surat yang ditujukan kepada CEO WhatsApp Will Cathcart, Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi India mengatakan bahwa perubahan sepihak ini tidak adil dan tidak dapat diterima.
Ini terjadi sehari setelah perwakilan hukum WhatsApp muncul di Pengadilan Tinggi Delhi, untuk membela petisi yang mengklaim bahwa kebijakan privasi baru memungkinkan pengintaian pengguna tanpa batasan apa pun.
Dikutip dari The Next Web, awal bulan ini WhatsApp memberi tahu pengguna tentang perubahan kebijakannya melalui pesan pop-up di aplikasi mereka. Perubahan ini diklaim memungkinkan WhatsApp berintegrasi lebih baik dengan layanan keluarga Facebook lainnya dan membuka jalan bagi bisnis untuk berinteraksi dengan pelanggan mereka.
Nyatanya, banyak pengguna marah mengetahui bahwa salah satu poin kebijakan baru tersebut termasuk pengumpulan data yang diserahkan ke Facebook. Untuk diketahui, Facebook sendiri memiliki catatan kelam dalam menangani data pengguna.
Alhasil, banyak pengguna mulai bermigrasi ke aplikasi lain seperti Telegram dan Signal. Untuk meredakan kemarahan para penggunanya, WhatsApp mengatakan telah menunda perubahan kebijakan privasinya selama tiga bulan.
Keputusan sulit harus diambil oleh WhatsApp. Layanan chat milik Facebook ini bertujuan untuk mendapatkan uang melalui kemitraan komersialnya di WhatsApp Business. Namun, jika harus mengubah kebijakan, mungkin harus mengubah cara berinteraksi dengan pelanggan komersial.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar