Epidemiolog Universitas Padjadjaran (Unpad) dr Panji Fortuna mengungkapkan, setelah masyarakat menerima vaksin COVID-19 ada beberapa perubahan yang terjadi dari tidak perlu ada isolasi mandiri hingga pembentukan kekebalan tubuh.
Namun yang paling penting dalam perubahan setelah adanya vaksin yaitu berkurangnya tingkat kematian dan kesakitan. "Yang pasti, paling cepat, adalah vaksin dapat mengurangi angka kesakitan dan kematian," ujar Panji dalam keterangannya, Rabu (13/1/2021).
Lebih lanjut, dengan prediksi angka terkonfirmasi sedikit maka tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan dan rumah sakit darurat dapat terkendali. Sedangkan saat ini tingkat keterisian tempat tidur di kabupaten/kota sudah di atas 80 persen atau dalam level kritis.
"Jika angka kesakitan berkurang, pasien yang dirawat pun berkurang sehingga BOR (bed occupancy rate) tidak akan pernah penuh," katanya.
Setelah disuntik vaksin, menurutnya, orang tidak perlu melakukan isolasi mandiri selama dua pekan. "Tapi kan pasti ada yang nanya, kan sudah divaksin kenapa masih pakai masker? Jawab saja, lebih baik dobel perlindungan daripada singel," tuturnya.
Dia pun mengatakan, masyarakat keliru jika memandang vaksin dapat membentuk kekebalan kelompok dalam waktu cepat. Yang lebih keliru lagi, vaksin disamakan dengan obat yang dapat menyembuhkan COVID-19.
"Kekebalan kelompok paling tidak, butuh waktu setahun dari sekarang karena harus mencakup 70 persen penduduk," sebutnya.
Ada tiga keadaan yang mendasari pembentukan kekebalan kelompok. Dilihat dari seberapa tinggi penularan setelah vaksinasi, perlindungan setelah vaksinasi, dan sebanyak apa cakupan masyarakat yang di vaksinasi.
"Vaksin dapat mencegah sakit tapi tidak mencegah penularan. Kalau penularan (masif) terjadi, herd immunity tidak akan terjadi," ungkapnya.
Soal perlindungan, Panji mengatakan akan dapat dilihat setelah dua pekan selesai proses vaksinasi. Sedangkan di Jabar, mulai disuntikkan pada Kamis (14/1), harus diinjeksi ke satu orang dengan dua dosis atau dua kali penyuntikan dengan masing-masing jarak dua pekan.
Beralih pada cakupan, secara nasional orang yang harus divaksin 181,5 juta jiwa. Tahap pertama untuk pekerja di kantor kesehatan berjumlah 1,3 juta jiwa. "Ini baru satu persen saja, sedangkan herd immunity cakupannya harus 70 persen. Jadi masih buruh waktu kurang kebih satu tahun lagi. Tapi untuk mengurangi angka kesakitan, itu pasti," katanya.
Lalu bagaimana dengan orang yang positif COVID-19?
Panji melanjutkan, orang yang positif COVID-19 sebetulnya tidak perlu disuntik vaksin. Tapi tidak menutup kemungkinan orang divaksin tapi ternyata positif COVID-19 tanpa diketahui.
"Tapi hingga kini belum ada laporan orang yang demikian mengalami efek samping yang buruk," ungkapnya.
https://tendabiru21.net/movies/kakak/
Ribka Tuding Ada Bisnis di Balik COVID-19, Ini Jawab Menkes
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan tak ada bisnis terkait COVID-19 yang dilakukan pemerintah. Menjawab dugaan yang disampaikan anggota DPR Komisi IX dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ribka Tjiptaning.
"Menjawab pertanyaan Ibu Ribka terkait pemerintah agar tidak berbisnis dengan rakyatnya dan tolong berhati-hati dengan pilihannya," kata Menkes Budi.
"Kita pastikan kita akan melakukan proses pengadaan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan, Insha Allah nggak ada pelanggaran-pelanggaran," lanjutnya.
Budi memastikan hal ini semata-mata agar tidak memicu hal negatif yang bisa berdampak pada masyarakat. Begitu pula dengan Kementerian Kesehatan RI.
"Kita juga nggak ingin Kemenkes terjadi sesuatu yang negatif di masyarakat dan nggak ingin berdampak negatif juga untuk masyarakat," tegasnya.
Sebelumnya, Ribka Tjiptaning menduga ada bisnis terkait COVID-19 di lapangan. Seperti yang ia contohkan dalam kasus tarif tes swab yang menurutnya cenderung berbeda jauh di setiap rumah sakit.
Ribka bercerita, salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Pusat mematok tarif tes swab sebesar Rp3,5 juta dengan hasil 3 hari. Sementara untuk hasil tes swab dalam satu hari harganya naik hampir 2 kali lipat hingga Rp 6,5 juta.
Ia juga sempat melakukan tes swab di salah satu klinik dengan harga hanya Rp 900 ribu.
"Ini patokannya memang lama pemeriksaan atau memang karena duitnya," ujar dalam rapat bersama komisi IX DPR RI Rabu (13/11/2021).
Ribka juga diketahui menolak divaksin Corona meski nantinya vaksin tersedia bagi semua kalangan umur termasuk lansia.
"Kalau persoalan vaksin saya tetap tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 tahun nih. Misalnya hidup di DKI Jakarta semua anak cucu saya dapat sanksi Rp5 juta mending saya bayar," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar