Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) lewat surat keterangan resmi menyebut belum menerima pembayaran layanan kesehatan bayi baru lahir dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
ARSSI dan IDI berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat segera menjamin keadilan terhadap para anggotanya. Disebutkan bahwa layanan "Bayi Baru Lahir dengan Tindakan" tercantum dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dengan kode P0.3.0-P0.3.6.
"Kami memohon kebijakan Presiden RI demi menjaga daya tahan dan keberlanjutan layanan rumah sakit swasta anggota ARSSI dan tenaga medis anggota IDI dalam melayani hak konstitusional layanan kesehatan ibu melahirkan dan bayi yang dilahirkannya," tulis surat yang diterima detikcom pada Rabu (16/12/2020).
"Kami meminta Presiden RI mengarahkan BPJS Kesehatan membayarkan menyeluruh atas layanan Bayi Baru Lahir dengan Tindakan," lanjut isi surat keterangan.
Tidak dijelaskan lebih rinci berapa besar tagihan yang belum dibayar tersebut.
https://trimay98.com/movies/single-part-2/
Vaksin COVID-19 Gratis, Ahli Paparkan 3 Hal yang Perlu Diperhatikan
Akhirnya Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa vaksin COVID-19 akan diberikan secara gratis untuk masyarakat Indonesia. Meski gratis, ternyata masih ada prasyarat atau prakondisi yang harus diperhatikan untuk keberhasilan terciptanya herd immunity melalui vaksinasi.
"Artinya adanya keputusan ini jadi langkah maju yang menjadi modal besar untuk potensi keberhasilan yang harus diperjuangkan, antara lain sebelum terjadinya keberhasilan herd immunity itu ada yang namanya prakondisi atau prasyarat," kata pakar epidemiologi dari Griffith University, Dicky Budiman pada detikcom, Rabu (16/12/2020).
Menurut Dicky, ada 3 prasyarat yang juga harus diperhatikan setelah vaksin Corona ini digratiskan, yaitu:
- Efektivitas vaksin COVID-19 harus memadai atau mendekati optimal, yaitu 90 sampai 100 persen.
- Angka reproduksi di wilayah yang akan menerima vaksinasi harus ditekan, karena itu bisa mengurangi potensi keberhasilan herd immunity
- Harus bisa meyakinkan masyarakat yang masih belum percaya COVID-19 dengan strategi komunikasi yang tepat
"Ini tidak mudah, karena kelompok-kelompok yang disasar (vaksinasi) nanti adanya yang memiliki pemahaman yang salah, terpengaruh teori konspirasi. Dan merasa meski gratis sekalipun dia belum tentu mau disuntik karena dia merasa COVID-19 itu tidak ada," jelas Dicky.
Selain soal prakondisi, Dicky juga mengingatkan terkait ketersediaan vaksin untuk berbagai kelompok usia. Menurutnya, saat ini vaksin baru tersedia untuk kelompok usia 19-59 tahun.
"Jika ini berjalan sesuai rencana, pada kelompok 19-59 tahun kita udah punya. Tapi, bagaimana untuk yang di bawah 19 tahun kan harus jelas dalam perencanaan itu, bagaimana untuk yang di atas 59 tahun. Rencana ketersediaan vaksin untuk berbagai kelompok ini skenarionya seperti apa, harus disampaikan dulu, artinya perlu negosiasi dan memantau," jelasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar