Untuk mempercepat pendalaman pasar keuangan Bank Indonesia (BI) menyusun cetak biru pengembangan pasar uang (BPPU) 2025. Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan hal ini diharapkan bisa menjadi panduan untuk pelaku pasar sehingga dapat merespons positif langkah pengembangan pasar uang.
Perry mengungkapkan dengan cetak biru ini juga memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter serta mendukung pembiayaan perekonomian nasional.
"BPPU 2025 disusun oleh Bank Indonesia dalam rangka melengkapi keseluruhan inisiatif pengembangan pasar keuangan, khususnya pada pasar uang, yang telah disepakati dalam Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK)," kata Perry dalam siaran pers, Senin (14/12/2020).
Dia menjelaskan lima visi yang ada dalam cetak biru tersebut antara lain membangun pasar uang modern dan maju untuk mendukung pembiayaan ekonomi nasional dan efektivitas transmisi kebijakan moneter serta stabilitas sistem keuangan.
"Kedua, mengembangkan produk, pricing, dan pelaku pasar. Ketiga, memperkuat infrastruktur pasar uang yang andal, efisien, aman, dan terintegrasi. Keempat, mengembangkan data serta digitalisasi yang memiliki fitur granular, real-time, dan aman," jelas dia.
Kelima, mewujudkan regulatory framework dengan karakteristik yang agile, industry-friendly, inovatif, dan memenuhi kaidah internasional.
Menurut dia kelima visi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam tiga inisiatif utama yang akan diimplementasikan secara bertahap dalam rentang waktu antara 2020 hingga 2025. Inisiatif pertama, mendorong digitalisasi dan penguatan infrastruktur pasar keuangan.
"Inisiatif kedua, memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter yang dilakukan melalui pengembangan instrumen keuangan dan reformasi suku bunga acuan (benchmark rate), serta inisiatif ketiga, yaitu mengembangkan sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko," jelas dia.
Bersamaan dengan acara peluncuran tersebut, juga telah dilakukan serah terima koordinator Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) dari Kementerian Keuangan kepada Bank Indonesia. FK-PPPK dikoordinasikan oleh tiga lembaga secara bergantian, yaitu Kementerian Keuangan, BI, dan Otoritas Jasa Keuangan.
Bergabungnya Lembaga Penjamin Simpanan pada tahun 2019 semakin menunjukkan upaya Indonesia dalam mensinergikan seluruh langkah pengembangan pasar keuangan agar senantiasa berjalan selaras.
https://tendabiru21.net/movies/mangkujiwo/
PR Pertama Kepala Daerah Pemenang Pilkada: Pulihkan Ekonomi dari Pandemi
Gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 telah usai. Sebanyak 270 daerah yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota sudah menjalankan proses demokrasi dan segera mendapatkan pemimpin barunya.
Anggota Komisi II DPR RI Junimart Girsang, mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan masyarakat dalam melaksanakan Pilkada. Menurutnya, pencapaian tersebut perlu disyukuri karena berlangsung damai dan lancar meskipun dalam situasi pandemi.
"Harapan kita semua, siapapun pemimpin daerah yang akan ditetapkan oleh KPU nanti, mereka merupakan figur yang tepat dan mampu membawa daerahnya menuju kemajuan yang berkeadilan," kata Junimart melalui akun instagramnya, Minggu (13/12/2020).
Dalam situasi penuh keprihatinan akibat Pandemi COVID-19 yang terus meluas saat ini, lanjut Junimart, para pemimpin terpilih harus dapat menebarkan semangat optimisme dan menjamin terpeliharanya semangat persatuan dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hal tersebut ia tekankan karena biaya demokrasi untuk menyelenggarakan pilkada tahun ini sungguh mahal. Anggaran Pilkada 2020 mencapai Rp 20,4 triliun atau naik dari rencana awal sebesar Rp 15,23 triliun. Kenaikan itu disebabkan bertambahnya anggaran untuk membiayai penerapan protokol kesehatan pada saat Pilkada.
Dengan biaya yang demikian besar, lanjut Junimart, tentunya masyarakat yang membiayai proses demokrasi itu, melalui pembayaran pajak, berharap para pemimpinnya dapat menjaga amanah dan mewujudkan janji-janji kampanyenya. Lebih penting lagi selesainya Pilkada 2020 harus menjadi penanda berakhirnya kompetisi antar kelompok, partai dan kepentingan lainnya, kembali menjadi satu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar