Dalam video rapat terbatas yang diunggah oleh akun Youtube Sekretariat Kabinet RI, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak geram dengan kinerja para menterinya. Jokowi menyebut respons penanganan wabah virus Corona COVID-19 di Indonesia masih "biasa saja".
"Lha kalau saya lihat bapak ibu dan saudara-saudara masih melihat ini sebagai masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extra ordinary," kata Jokowi.
Kementerian Kesehatan mendapat sorotan karena disebut baru mengeluarkan sekitar 1,53 persen dari Rp 75 triliun yang dianggarkan. Jokowi meminta agar prosedur disederhanakan sehingga klaim rumah sakit dan insentif untuk tenaga medis bisa segera diberikan.
Wakil Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), dr Noor Arida Sofiana, mengaku insentif tenaga kesehatan memang sempat mengalami kendala karena regulasi dan beberapa hal terkait persyaratan yang harus dilengkapi. Hal ini tentunya berdampak pada terhambatnya insentif nakes segera cair.
dr Noor mengatakan di rumah sakit swasta sebagian sudah menerima insentif, tapi juga masih ada yang belum kebagian.
"Tentunya kesulitan kami adalah dari proses persyaratan klaim ya untuk insentif nakes, namun alhamdulillah berdasarkan audiensi saat ini bapak menteri akan merubah alur bagaimana klaim insentof nakes," jelas dr Noor saat ditemui detikcom di Gd Adhyatma Kementerian Kesehatan, Lobby A, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2020) lalu.
Ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), Universitas Indonesia, Pandu Riono menanggapi singgungan Jokowi adalah gambaran realita birokrasi yang ada. Menurutnya, kendala pada birokrasi tersebut malah menjadi masalah baru bagi penanganan wabah Corona.
"Iya birokrasi memang seperti itu, jadi mereka tidak bekerja sesuai dengan keadaan emergensi. Jadi para birokrat itu tidak sadar bahwa mereka sekarang bekerja dalam keadaaan kedaruratan, jadi sense of emergency-nya nggak ada. Kaya seperti di jaman tidak ada pandemi, jadinya mereka ya menghambat jadi mereka bukan sollution tapi problem (untuk penanganan Corona)," kata Pandu saat dihubungi detikcom Senin (29/6/2020).
Pandu menegaskan jika permasalahan tersebut tidak bisa segera diatasi pandemi Corona pun dinilai tidak kunjung usai. "Iya mereka harus sadar sekarang tuh di jaman pandemi kalau perlu ganti birokratnya," lanjut Pandu.
Cara Bos TikTok Agar Tetap Eksis di Negeri Bollywood
Untuk memberikan kepercayaan kepada pengguna, TikTok data server miliknya tidak disimpan di China, melainkan di Singapura. Sebelumnya, TikTok dan puluhan aplikasi asal negeri Tirai Bambu diblokir di India karena dinilai membahayakan data pengguna.
Meskipun beberapa waktu lalu pemblokiran aplikasi China di India ini tak terlepas dari insiden tewasnya 20 tentara negeri Bollywood dalam bentrokan dengan tentara China di perbatasan Himalaya. Sementara itu, data pengguna TikTok yang disimpan di Singapura ini khusus untuk Singapura.
Dalam surat TikTok kepada Pemerintah India tertanggal 28 Juni yang dilihat oleh Reuters, CEO TikTok Kevin Mayer menjelaskan bahwa Pemerintah China tidak pernah meminta data pengguna. Adapun bila memang terjadi, TikTok mengklaim kalau perusahaannya tidak akan memberikannya.
"Saya dapat mengkonfirmasi bahwa Pemerintah China tidak pernah meminta kepada kami untuk data TikTok dari pengguna India," tulis Mayer dilansir Reuters, Sabtu (4/7/2020).
Untuk menyakinkan mereka, Mayer bahkan mengungkapkan kalau data server pengguna India tidak ada di China, melainkan di Singapura.
"Jika kami pernah menerima permintaan seperti itu di masa depan, kami tidak akan mematuhinya," kata Mayer.
"Privasi pengguna kami, serta keamanan dan kedaulatan India, sangat penting bagi kami. Kami telah mengumumkan rencana kami untuk membangun pusat data di India," kata Mayer.
https://nonton08.com/cast/zoe-kazan/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar