Sejumlah tenaga pendidik hari ini di DKI Jakarta mulai menerima dosis pertama vaksin Corona. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memantau langsung pelaksanaannya di SMAN 70 Jakarta di Bulungan, Jakarta Selatan.
"Hari ini vaksinasi untuk tenaga pendidik dan pendidikan telah dimulai dan saya tadi menyaksikan semuanya berjalan lancar. Para guru, tenaga pendidik, semuanya telah yang di sini prosesnya telah dimulai," kata Jokowi dalam siaran langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (24/2/2021).
Jokowi pun berharap, nantinya semua provinsi di Indonesia dapat melaksanakan vaksinasi COVID-19 untuk tenaga pendidik. Pasalnya, tenaga pendidik seperti guru merupakan salah salah prioritas penerima vaksin Corona, agar kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah dapat kembali dilakukan.
"Kami harapkan nanti setelah DKI Jakarta, semua provinsi juga melakukan hal yang sama, karena tenaga pendidik atau pendidikan, guru, kita berikan prioritas agar nanti di awal semester ke-2, pendidikan tatap muka bisa kita mulai lakukan," jelasnya.
Oleh karena itu, Jokowi memberikan target pada bulan Juni 2021 sebanyak 5 juta tenaga pendidik sudah divaksinasi COVID-19.
"Targetnya pada bulan Juni nanti 5 juta guru, tenaga pendidik, dan pendidikan semuanya Insya Allah semuanya bisa kita sudah selesaikan, sehingga di bulan Juli saat mulai ajaran baru, semuanya bisa berjalan normal kembali. Saya kira targetnya itu," pungkasnya.
https://cinemamovie28.com/movies/moonrise-over-egypt/
WHO Sebut Negara-negara Kaya Bermuka Dua Soal Suplai Vaksin COVID-19
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut banyak negara kaya yang bermuka dua soal suplai vaksin COVID-19. Di hadapan dunia internasional mengaku mendukung pembagian yang adil, namun di belakang terus menumpuk suplai dengan melakukan pembelian langsung.
Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan seharusnya distribusi berbagai suplai vaksin COVID-19 dilakukan lewat program COVAX. Nantinya COVAX yang membagikan jatah vaksin untuk tiap negara sehingga proses vaksinasi di seluruh dunia dapat berjalan beriringan.
"Kami minta semua negara menghormati kontrak COVAX dan tidak menyainginya. Beberapa negara ada yang terus melakukan perjanjian bilateral (pembelian vaksin -red) sementara negara lain ada yang sama sekali tidak punya vaksin," kata Tedros seperti dikutip dari situs resmi WHO, Rabu (24/2/2021).
"Kami terus mendengar negara-negara kaya memberikan dukungan untuk COVAX di depan publik, tapi diam-diam membuat kontrak yang melawan hal tersebut dengan menawarkan harga lebih mahal (pada produsen) sehingga mengurangi jumlah dosis yang bisa dibeli COVAX," lanjutnya.
Tedros menjelaskan sangat penting bagi program vaksinasi dilakukan bersamaan di seluruh dunia untuk menutup potensi munculnya varian-varian virus Corona baru.
Varian bisa muncul bila ada suatu daerah yang kasus penularannya tidak terkendali. Bila varian ini kemudian menyebar luas dan ternyata lebih resistan terhadap vaksin, maka ada kemungkinan proses vaksinasi perlu diulang sehingga pandemi makin panjang.
"Saya harap negara-negara kaya menyadari semakin banyak mereka membuat perjanjian bilateral (pembelian vaksin), maka semakin banyak jatah dosis vaksin yang diambil dari COVAX sehingga membuat tenaga kesehatan dan populasi rentan di seluruh dunia tidak terlindungi," pungkas Tedros.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar