Jakarta - Pemerintah telah menjalankan program vaksinasi nasional sejak Januari 2021 yang lalu. Upaya ini adalah salah satu langkah memulihkan kesehatan masyarakat yang berdampak bagi pemulihan ekonomi dan kembalinya produktivitas masyarakat seperti semula.
"Protokol kesehatan (Prokes) adalah elemen yang sangat penting selama masih ada pandemi COVID-19. Prokes tetap jalan terus meskipun program vaksinasi sudah berjalan seperti saat ini," ujar Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 dr. Reisa Broto Asmoro dalam keterangan tertulis, Jumat (28/5/2021).
Pada Dialog Produktif bertema Protokol Jalan, Ekonomi Aman yang diselenggarakan KPCPEN dr. Reisa mengatakan sudah lebih dari satu tahun juga masyarakat menjalankan protokol kesehatan selama pandemi. Harapannya, masyarakat sudah lebih memahami pentingnya prokes sebagai cara agar tidak menambah kasus COVID-19.
"Mungkin memang masyarakat mulai jenuh dengan terus menerus mendisiplinkan diri menjalankan prokes ini. Namun untuk bisa terbiasa dengan hal baru memang butuh proses. Memang harus terus menerus diingatkan untuk disiplin menjaga prokes," tambah dr. Reisa.
dr. Reisa juga berpesan agar masyarakat tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk divaksinasi. Sehingga jika ada masyarakat yang berkesempatan untuk divaksinasi, segeralah untuk memanfaatkan vaksin tersebut, jangan menunda atau ragu gara-gara berita yang belum pasti kebenarannya.
"Memang kalau kita ingin segera keluar dari pandemi COVID-19 tentu kita mengutamakan proteksi. Itulah kenapa kekebalan kelompok atau herd immunity menjadi tujuan dari program vaksinasi. Ditambah lagi dengan protokol kesehatan demi melindungi diri dan orang-orang yang belum mendapatkan vaksin," kata dr. Reisa.
Dari kacamata ekonomi kesehatan, vaksinasi adalah metode pencegahan yang efisien. Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH., Dr. PH mencontohkan sebagai ilustrasi, biaya vaksinasi COVID-19 seharga 900 ribu rupiah, maka masyarakat bisa mencegah diri dari penularan penyakit.
"Dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan apabila terkena COVID-19 yang rata-rata perawatannya memerlukan 9-10 hari, biaya vaksinasi lebih efisien. Apabila kita bekerja sehari mampu menghasilkan 500 ribu maka kita bisa kehilangan potensi penghasilan 5 juta akibat dirawat COVID-19," terangnya.
Prof. Hasbullah juga menjelaskan akibat COVID-19 anggaran belanja negara defisit hingga lebih dari 1.000 triliun rupiah.
"Karena COVID-19 yang tidak teratasi membuat perekonomian tidak bergerak. Sehingga kita semua sebenarnya adalah korban COVID-19. Pemerintah sadar betul apabila masyarakat tidak dipulihkan kesehatannya, serta perilaku masyarakat tidak didisiplinkan, ekonomi menjadi sulit bergerak. Pemerintah pun berinvestasi dengan vaksinasi dan melalui 3T," ujarnya.
https://trimay98.com/movies/tiger-cage/
Lonjakan COVID-19 Masih Disorot, Rujukan ke RS di Kudus Dibatasi
Kabupaten Kudus menjadi fokus penanganan COVID-19 di Jawa Tengah karena lonjakan kasus baru yang meningkat. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pun meminta daerah lainnya siaga untuk memberikan bantuan.
"Sejak Senin lalu kami rapatkan dan saya sudah kontak Bupati Kudus. Saya minta reportnya harian. Ini sedang kami pantau terus," kata Ganjar di rumah dinasnya, Jumat (28/5/2021).
Langkah penanganan di Kabupaten Kudus antara lain menambah tempat tidur di rumah sakit dan ruang isolasi termasuk tempat isolasi terpusat. Daerah lain juga siap membantu salah satunya Kota Semarang.
"Nanti dibackup dari Kota Semarang. Pak Hendi (Wali Kota Semarang) sudah siap, sehingga nanti kalau layanan publik di Kudus terkait penanganan COVID-19 tidak tertampung, maka akan kita tarik ke sini (Kota Semarang)," jelasnya.
Berbagai peralatan dan juga sumber daya manusia juga disiapkan. Penanganan juga dikoordinasikan dengan Kementrian Kesehatan hingga Kementerian Dalam Negeri.
"Mudah-mudahan bisa memenuhi. Kami juga komunikasi intens dengan Mendagri, Menkes terkait hal ini. Kami pelototin terus," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar