Satuan Tugas Penanganan COVID-19 angkat bicara usai heboh dugaan kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Sejumlah alat kesehatan dari pengadaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) disebut-sebut dikembalikan beberapa laboratorium lantaran dinilai bermasalah.
Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo angkat bicara, menegaskan pengadaan sejumlah alat kesehatan seperti reagen PCR selama ini diawasi beberapa lembaga seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kejaksaan, hingga bantuan kepolisian. Hal tersebut berlaku sejak Gugus Tugas COVID-19 terbentuk.
Adapun masalah pengembalian reagen yang sempat terjadi bermula dari beberapa laboratorium yang tidak memahami penggunaan kit RNA reagen. Doni menyebut, hal ini tercatat dalam laporan BPKP per Agustus lalu.
"Berhubungan dengan sejumlah reagen PCR yang dikembalikan dari beberapa lab, memang betul ada ratusan ribu reagen PCR tetapi bukan reagen PCR-nya, tapi RNAnya yang dikembalikan oleh sejumlah lab pada bulan Agustus sesuai dengan laporan BPKB," beber Doni dalam rapat kerja bersama DPR Komisi IX Senin (15/3/2021).
Maka dari itu, sejumlah lab yang tidak bisa menggunakan RNA dari reagen pengadaan BNPB akhirnya mengembalikan, dan kemudian disebar ulang ke sejumlah lab yang membutuhkan.
"Apa yang kami bahas adalah sejumlah lab tidak bisa menggunakan RNA kit yang dikirim oleh Satgas kemudian meminta informasi bagaimana dengan lab yang lain. Ternyata sebagian lab ada yang bisa menggunakan RNA yang kami kirimkan," jelasnya.
"Lantas untuk lab yang tidak bisa menggunakan itu ditarik ke Jakarta sehingga kemudian dilakukan redistribusi kepada lab-lab yang membutuhkannya," lanjut Doni.
Sosialisasi terkait pengelolaan reagen untuk sejumlah lab lantas dilakukan bersama dengan Balitbangkes. Menurut Doni, kebanyakan petugas laboratorium kala itu masih belum mengerti betul bagaimana menggunakannya.
https://maymovie98.com/movies/habibie-ainun-3/
"Alhamdulillah hari ini reagen-reagen itu sudah habis terdistribusi. Pemberitaan terjadi kerugian negara itu tidak benar," klaim Doni.
Doni menjamin, pengadaan reagen PCR di BNPB atau Satgas maupun Gugus Tugas COVID-19 melibatkan seluruh pihak dan dilakukan secara transparan. Bukti yang memperkuat klaim tersebut, menurut Doni, adalah keterlibatan BPKB selama pengadaan alat kesehatan berlangsung.
"Kalau kami dari awal ingin (ada main-main) mengikuti proses pengadaan barang dan jasa rasanya tidak perlu kami mengundang BPKB duduk dalam Satuan Tugas, termasuk juga kami mengundang seluruh pihak untuk bisa mengawasi apa yang terjadi," klaim Doni.
Lebih lanjut, Doni menjelaskan pengadaan barang dan jasa memiliki sejumlah tahap yang perlu dilewati. Termasuk kualitas hingga ukuran harga barang.
"Apabila harga barang ini ternyata kemahalan setelah diperiksa oleh auditor bpkb, maka wajib mengembalikan kelebihan itu," kata Doni.
"Dan ini sudah terbukti, sehingga kami betul-betul menjaga agar tidak terjadi kerugian negara," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar